DPRD Kabupaten Tangerang Sayangkan Pelayanan Ciputra Hospital Yang Diduga Minta DP Pada Pasien Darurat

  • Whatsapp
Ciputra Hospital
Ciputra Hospital, Citra Raya, Cikupa, Kabupaten Tangerang.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Aggota Komisi II DPRD kabupaten Tangerang, Deden Umardani menyayangkan pelayanan kesehatan di Ciputra Hospital, Citra Raya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, yang diduga meminta uang muka terlebih dahulu dalam melakukan perawatan terhadap pasiennya.

Pasalnya, selain tindakan tersebut bertentangan dengan undang-undang No 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan dan Undang-Undang 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, juga kurang manusiawi.

Bacaan Lainnya

Hal itu kemukakan oleh Deden pada Sabtu (7/3/2020), berkaitan dengan peristiwa yang menimpa Muhamad Deden Maulana (15), warga Desa Perahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten, yang meninggal dunia di ruang IGD Ciputra Hospital karena orang tuanya tak sanggup membayar DP rumah sakit sebesar Rp 12 juta.

“Jika benar ada keharusan membayarkan DP terlebih dahulu kepada keluarga pasien yang kritis, itu bertentangan dengan Undang-Undang,” kata dia.

Karena berdasarkan UU No 36 Tahun 2009 Pasal 32 ayat 1, kata Deden, disebutkan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk penyelamatan nyawa pasien.

“Dalam pasal 32 ayat 2 juga dikatakan dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka terlebih dahulu,” cetusnya.

BACA JUGA:

Miris, Santri Miskin Jatuh Dari Truk Meninggal di IGD Ciputra Hospital Karena Tak Punya Biaya

Apabila itu yang terjadi, kata dia, tentu tindakan pihak rumah sakit juga bertentangan dengan Undang Undang 44 Tahun 2009 Pasal 29, yang menyebutkan phak rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan gawat darurat kepada seluruh pasien, sesuai dengan kemampuan pelayanannya.

Karenanya, kata dia, pihaknya akan mencari informasi atas apa yang diduga dilakukan oleh pihak rumah sakit tersebut. Kemudian informasi itu akan ditindak lanjuti untuk dibahas di komisi II guna pengambilan langkah selanjutnya. “Jika itu benar terjadi, maka harus ada tindakan kepada rumah sakit ini sesuai dengan aturan, baik UU kesehatan maupun UU rumah sakit,” tandasnya. (Ricky/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.