DPRD Kabupaten Tangerang Minta Pelaksanaan PPDB Tidak Ada Siswa Titipan

  • Whatsapp
PPDB ONLINE KABUPATEN TANGERANG
Ilustrasi PPDB Online

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM — Anggota komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani meminta agar proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di Kabupaten Tangerang berjalan tertib, tanpa ada kecurangan, dan tidak ada istilah titip-titipan siswa baru. 

Kepada Redaksi24.com, politisi muda dari Partai PDI Perjuangan ini mengatakan, keterbatasan sekolah negeri yang menjadi salah satu masalah dalam setiap pelaksanaan PPDB jangan dijadikan ajang ‘titip titipan’ calon siswa oleh pihak manapun. 

Bacaan Lainnya

Kata Deden, pihak sekolah harus kuat berpegang pada aturan yang ada. Sekolah sebagai sarana pendidikan harus benar-benar bersih dari praktek KKN dan harus dikontrol bersama oleh semua elemen masyarakat. 

“Ketidaksesuaian jumlah sekolah negeri dengan jumlah anak usia sekolah ini juga menjadi penyebab utama permasalahan pada setiap pelaksanaan PPDB sehingga titip-titipan siswa baru kemungkinan bisa saja terjadi,” kata Deden, Kamis (25/6/2020). 

BACA JUGA: PPDB SD SMP di Kabupaten Tangerang Dibuka 1-10 Juli 2020

Menurutnya, budaya titip-titipan dalam PPDB dapat merampas hak anak yang seharusnya bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah negeri. “Jika hal semacam ini pernah terjadi sudah saatnya dihentikan. Lakukan proses PPDB sesuai dengan mekanisme dan sesuai aturan,” tegasnya 

Selain itu, lanjut Deden, pihak sekolah dan dinas pendidikan juga harus memastikan PPDB melalui jalur Afirmasi sebanyak 15% harus betul-betul diberikan kepada siswa untuk keluarga tidak mampu. 

BACA JUGA: Komnas PA Anggap PPDB Sistem Zonasi dengan Batasan Usia Diskriminasi dan Melanggar Konstitusi

Ia menambahkan, pihak sekolah juga harus benar-benar teliti dalam memvalidasi berkas pada jalur Afirmasi tersebut, jangan sampai ada surat keterangan tidak mampu (SKTM) bodong supaya bisa bersekolah sesuai zonasinya. 

“Ada orang cukup mampu justru memanfaatkan surat keterangan tidak mampu dalam PPDB dan ini harus benar-benar dipastikan. Semua harus berjalan sesuai aturan bukan atas dasar keinginan atau suka-suka pihak sekolah,” tandasnya (Ricky/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.