DPRD Kabupaten Tangerang Minta Ahli Waris Tak Menuntut Ganti Rugi Tinggi

oleh -
DPRD Kabupaten Tangerang Minta Ahli Waris Tak Menuntut Ganti Rugi Tinggi rapat dengar pendapat
RDP yang digelar di Ruang Rapat Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Kamis (13/2/2022) itu, dihadiri perwakilan warga ahli waris, bagias aset, Lurah Medang dan perwakilan PT Serpong Cipta Kreasi (SCK) selaku pelaksana proyek penataan jalan.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Banten, kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing terkait proyek penataan jalan Kampung Carang Pulang, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan yang menuai protes sejumlah warga ahli waris pemilik lahan.

RDP yang digelar di Ruang Rapat Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Kamis (13/2/2022) itu, dihadiri perwakilan warga ahli waris, bagias aset, Lurah Medang dan perwakilan PT Serpong Cipta Kreasi (SCK) selaku pelaksana proyek penataan jalan.

Ketua IV DPRD Kabupaten Tangerang, HM Supriadi menuturkan, pihaknya berupaya mencari solusi bagi kedua belah pihak yang bersengketa agar tidak ada yang merasa dirugikan.

“Hearing ini merupakan yang kesekian kali, mudah-mudahan mediasi bisa menghasilkan solusi agar tidak ada yang dirugikan,” kata Supriadi.

BACA JUGA: Dewan Ajak Hearing Bagian Aset Pemkab Tangerang

Dalam hearing tersebut, sejumlah ahli waris memaparkan alasan menggugat PT SCK. Seorang ahli waris lahan Tyo yan’O, diwakili Hariyadi mengungkapkan, lahan kakeknya seluas 440 meter persegi kini terkena proyek penggarapan penataan lahan untuk jalan status milik Pemkab Tangerang.

Dia menyebut, lahan kakeknya tersebut belum pernah diperjualbelikan kepada pihak manapun, termasuk kepada Pemkab Tangerang.

“Kami punya bukti salinan letter C yang tercacat di Kelurahan Induk Bojong Nangka. Setelah pemekaran, lahan kami masuk Kelurahan Medang,” ungkap Hariyadi.

Lanjut Hariyadi, pihaknya pernah meminta salinan letter c kepada Lurah Medang. Namun tidak diberikan dengan alasan lahan tersebut telah menjadi milik negara, dalam hal ini Pemkab Tangerang.

Sedangkan PT SCK yang diwakili Ginting menjelaskan, pihaknya sudah memberikan uang kerohiman kepada 11 ahli waris. Uang kerohiman itu, kata Ginting, sebagai bentuk kebijakan dari perusahaan.

“Dari sebelas orang, 4 orang menolak menerima dana kerohiman. Mereka menuntut pembayaran yang tinggi,” ungkap Ginting.

BACA JUGA: Jalan Poros Desa Dibongkar Pengembang, Warga Medang Lapor ke Dewan

Menurut Ginting, pihaknya akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengaku ahli waris dengan catatan dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanah tersebut.

Diketahui, 4 orang yang menolak dana kerohiman masing-masing Hariyadi dengan luas tanah 440 meter persegi, keluarga Mad Sholeh dengan luas lahan 150 meter persegi, Mudi pemilik lahan seluas 160 meter persegi dan Karyo dengan luas lahan 100 meter persegi.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Jayusman meminta para ahli waris tidak menuntut ganti rugi terlalu tinggi kepada pengembang.

“Ini awal komunikasi antara ahli waris dengan pengembang, kami melihat ada sinyal positif dari pertemuan ini.  Kami berharap bisa mendapat titik temu,” ujarnya.

Anggota Komisi IV yang juga Ketua Pansus Penataan Jalan DPRD Kabupaten Tangerang, Sadeli mengatakan, setelah pertemuan ini pihaknya menyerahkan kepada para ahli waris untuk berkomunikasi langsung dengan PT SCK.

“Tapi jika nantinya para ahli waris meminta, kami siap memfasilitasi kembali pertemuan lanjutan,” tandasnya.(Deri/Difa)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.