DPRD Dukung Upaya Pemkab Lebak Berlakukan Lockdown Transportasi Umum di Wilayahnya

  • Whatsapp
Ketua DPRD Lebak, Dindin Nurohmat.

LEBAK, REDAKSI24.COM – Ajuan penghentian sementara operasional transportasi umum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Commuter Indonesia (KCI), dan Perum Damri sebagai pihak penyedia jasa layanan transportasi umum kereta dan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), mendapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Lebak Dindin Nurohmat. Kata Dindin, pihaknya mendukung keputusan yang diambil oleh Pemkab Lebak untuk membatasi mobilitas armada darat tersebut guna memutus rantai penyebaran Virus Covid-19 atau Corona.

Bacaan Lainnya

“Pada prinsipnya DPRD akan terus mendukung langkah terbaik dari Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran pandemi Covid-19 di Wilayah Kabupaten Lebak,” kata Dindin kepada Redaksi24.com, Minggu (29/3/2020).

Ia menuturkan, hal tersebut memang perlu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus Corona, mengingat secara geografis, wilayah Kabupaten Lebak berdekatan dengan wilayah Tanggerang Raya, dan Ibukota Jakarta yang masuk zona merah penyebaran virus tersebut.

Namun katanya, keputusan Pemkab tersebut juga harus dibarengi dengan kebijakan yang menjadi solusi terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh keputusan Lockdown mobilitas transportasi umum tersebut.

Pemkab Ajukan Seluruh Transportasi Umum ke Lebak di Lockdown

Wabah Corona Semakin Meluas, Bupati Lebak Minta Dinkes cegah Penyebarannya

Lanjutnya, dampak yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan tersebut yakni kemunduran perekonomian masyarakat dengan hilangnya ribuan mata pencaharian warga Lebak, yang notabenenya bekerja di wilayah Jakarta dan Tanggerang Raya, melonjaknya harga kebutuhan pokok, bahkan kelangkaan bahan pangan.

Untuk itu, pihaknya akan mengajak Pemkab serta pihak-pihak terkait guna mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.

“Mencegah lebih baik daripada mengobati, tinggal setelah kebijakan tersebut direalisasikan maka Pemkab harus duduk bersama dengan DPRD serta pihak-pihak terkait lainnya, bersama-sama memikirkan alternatif solusi lainnya agar masyarakat tetap tenang, aman dan yang terpenting perekoniman berjalan stabil termasuk soal ketersediaan pangan,” pungkasnya. (Yusuf/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

1 Komentar

  1. Pk sya dari tangerang mau ke gunung kencana menggunakan kendaraan roda 4.
    Tgl 30 maret 2020..apa masih bisa di lalui oleh kendaraan roda 4..terimakasih