DPRD dan Pemkab Tangerang Bahas Pertanggungjawaban APBD 2020

oleh -
DPRD dan Pemkab Tangerang Bahas Pertanggungjawaban APBD 2020 DPRD Kabupaten Tangerang
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Banten, Kholid Ismail (kedua dari kiri) membuka rapat pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020 di Royal Palm Hotel Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (26/7/2021).

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, menggelar rapat pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2020. Rapat dihadiri seluruh pimpinan DPRD, Sekretariat Daerah dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Tangerang.

“Kami berharap pembahasan bisa fokus untuk selanjutnya bisa segera disahkan,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail yang memimpin rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD 2020 di Royal Palm Hotel Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (26/7/2021).

Kholid mengingatkan seluruh unsur yang terlibat dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020 bersinergi sehingga bisa menghasilkan Perda Pelaksanaan APBD 2020 yang berkualitas dan sesuai dengan pengelolaannya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli yang memimpin jajaran eksekutif mengajak seluruh jajarannya untuk bekerja secara optimal agar pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020 sesuai dengan harapan bersama.

BACA JUGA: Gedung DPRD Kabupaten Tangerang Kembali Ditutup

Mad Romli mewakili jajaran ekesekutif juga mengapresiasi kinerja DPRD yang telah menjalankan fungsinya sehingga Pemkab Tangerang kembali meraih predikat WTP. Mad Romli juga menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan Pemkab Tangerang pada tahun anggaran 2020.

“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan yang telah bersinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Tangerang,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, wakil bupati yang mewakili eksekutif berharap DPRD Kabupaten Tangerang bisa secepatnya mengesahkan Raperda Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Perda.

“Kami berharap pembahasan bisa cepat tidak berlarut-laru. Kami harap dewan memberikan persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sehingga dapat ditetapkan sebagai Perda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.(Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.