DPRD Banten Minta Pemprov Segera Laporkan Realisasi Anggaran Refocusing

  • Whatsapp
Pembagian JPS Provinsi Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemprov Banten hingga kini belum melaporkan realisasi anggaran yang digunakan pada refocusing tahap pertama dan kedua kepada DPRD Banten. 

Pada tahap pertama, Pemprov Banten melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 150 miliar dari APBD dan Rp 11 miliar dari BLUD, sehingga totalnya menjadi Rp160 miliar lebih. Sementara pada tahap kedua sebesar Rp1,2 triliun. Semua anggaran hasil refocusing itu masuk ke dalam sektor Biaya Tak Terduga (BTT) Pemprov Banten tahun anggaran 2020.

Bacaan Lainnya

“Sampai saat ini saya belum menerima laporan realisasi anggaran refocusing itu,” kata ketua DPRD Banten Andra Soni, akhir pekan kemarin.

Andra menyebutkan, sejauh ini di tingkat masing-masing komisi yang menjadi mitra OPD pelaksana, koordinasi terkait realisasi penggunaan anggaran hasil refocusing itu sudah dilakukan. Hal itu dalam upaya pengawasan yang kami lakukan.

“Di Banggar nanti akan kita jadwalkan pembahasan ini secara khusus. Tapi karena sejauh ini belum ada laporan, kita belum bisa melakukan penjadwalan,” katanya.

Namun, lanjut Andra, kami meminta kepada eksekutif agar segera melaporkan penggunaan anggaran Covid-19 itu dalam waktu dekat, mengingat sebentar lagi akan masuk ke pembahasan berkenaan dengan APBD perubahan 2020.

“Kalau berdasarkan hasil pengawasan kami di lapangan, sampai bulan ketiga ini pembagian Bansos JPS tahap pertama belum semua tersalurkan. Penjelasan itu yang akan kami tanyakan, karena anggaran JPS sebagian tertahan di Bank Banten,” tutupnya. 

Sementara itu ketua komisi V DPRD Banten Muhammad Nizar saat dihubungi mengatakan, pihaknya tidak pernah dilibatkan atau setidaknya diberitahu terkait penggunaan dana Covid-19, terutama oleh mitra komisi V yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) yang mengelola anggaran kesehatan dan juga Dinas Sosial (Dinsos) yang mengelola dana Bansos JPS.

“Makanya wajar kemudian jika terjadi masalah pendistribusian JPS yang amburadul, karena validitas datanya juga acak-acakan. Himbauan kami untuk membereskan masalah pendataan ini juga tidak pernah dijalankan,” ujarnya. (Luthfi/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.