DPRD Lebak Desak Pemerintah Segera Relokasi Korban Bencana Dari Huntara

oleh -
Dprd lebak
Anggota DPRD Kabupaten Lebak, M Agil Zulfikar (kemeja hitam).

KABUPATEN LEBAK, REDAKSI24.COM – Ketidakjelasan akan nasib korban bencana banjir bandang di Kabupaten Lebak yang sampai saat ini belum mendapatkan bantuan maupun relokasi yang dijanji-janjikan Pemerintah, baik pusat maupun daerah mendapatkan kritik  dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak.

Pasalnya, penanganan pemulihan korban bencana bandang di 6 Kecamatan tersebut dinilai lelet. Bahkan hingga memasuki bulan 7, para korban masih menempati Hunian sementara (Huntara) yang tidak layak.

“Ini harus menjadi fokus perhatian. Jangan diperlambat, segera berikan bantuan stimulan. Jangan sampai para korban tetap menghuni Huntara yang beralaskan terpal dengan jangka waktu yang lama,” kata Anggota DPRD Kabupaten Lebak, M Agil Zulfikar di sela-sela sidang Paripurna IV DPRD Lebak, Kamis (15/07/20).

Agil meminta kepada Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya agar fokus dalam proses pemulihan korban bencana banjir bandang awal tahun 2020 lalu. Karena menurutnya, para korban yang saat ini tinggal di Huntara mulai resah dengan kondisi yang mereka rasakan di Huntara.

Nasib anak-anak juga  tidak mendapat pendidikan yang layak di lokasi Huntara. “Saya minta kepada Ibu Bupati untuk memfokuskan percepatan proses pemulihan korban bencana banjir bandang, karena terakhir saya turun ke wilayah Supang, Desa Pajagan, kondisinya sangat memprihatinkan. Kita harus merasakan apa yang mereka rasakan,” tandas Agil sembari menambahkan, berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Lebak yang ia terima, dana Bantuan untuk korban banjir bandang yang berasal dari para donatur mencapain Rp300 juta. Dan infonya saat ini  hanya tersisa Rp50 juta.

Lebih jauh Agil meminta pada Pemkab Lebak, agar juga cepat memproses pembebasan lahan Waduk Karian di Kecamatan Sajra, sehingga pemilik lahan yang juga menjadi korban banjir bandang bisa membeli atau membangun rumah yang layak.

“Saya harap pembebasan lahan dapat dipercepat, karena para korban terdampak banjir bandang di wilayah Sajira yang masuk ke dalam proyek genangan Waduk Karian, tidak bisa membangun kembali rumah mereka. Sehingga saat ini hanya bisa pasrah menunggu pembayaran di Huntara,” tandasnya.

Sementara itu, Ining (49) seorang penghuni Huntara di Kampung Cigobang, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong berharap, Pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai relokasi warga. Pasalnya di lokasi Huntara mereka merasa kesulitan untuk membangun kembali ekonominya.

“Yang kita harapkan saat ini realisasinya, bukan hanya janji tapi bukti,” ungkap dia. (Yusuf/Aan)