DPRD Bahas Pemangkasan 15 Program Unggulan Pemkab Tangerang

oleh -
DPRD Bahas Pemangkasan 15 Program Unggulan Pemkab Tangerang pansus rpjmd
Dalam pengajukan revisi RPJMD 2019-2023 tersebut, diketahui Pemkab Tangerang memangkas program unggulannya dari 15 menjadi 10.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – DPRD Kabupaten Tangerang saat ini telah membentuk panitia khusus (Pansus) tentang perubahan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 yang diajukan eksekutif.

Dalam pengajukan revisi RPJMD 2019-2023 tersebut, diketahui Pemkab Tangerang memangkas program unggulannya dari 15 menjadi 10. Saat ini, Pansus tengah membahas 5 program yang dihilangkan Pemkab Tangerang dalam nomenklatur RPJMD.

Ketua Pansus Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang, Sapri mengungkapkan, 5 program yang akan dihilangkan dalam nomenklatur RPJMD yaitu, sanitasi berbasis pesantren (Sanitren), masyarakat bugar, sayang barudak (Sabar), pengembangan bantuan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro (Kembangku) dan pengelolaan dan pemantauan sumber daya air (Lestari).

Sedangkan, 10 program yang tetap dipertahankan dalam nomenklatur RPJMD 2019-2023  yakni, Tangerang Religi, Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM), Gerakan Tangerang Sehat dan Tangerang Mandiri Tahan Pangan (Tangerang Mantap).

BACA JUGA: Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Sebut Perkim Tidak Tegas Para Pengembang Pelanggar Perda

Kemudian, Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan), Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen Aset (Optima) dan Gerakan Berantas Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin (Gebrak PaKumis Plus).

Ada juga, Kita Peduli Permasalahan Sampah (Kipprah), Pengendalian Kemacetan Lalu Lintas (Pekat Lantas) serta Program Produk Inovatif dan Kreatif (Proaktif).

“Usulan peleburan program yang diajukan Pemkab Tangerang saat ini sedang dalam proses pembahasan,” ungkap Sapri kepada wartawan baru-baru ini (17/11/2021).

Sapri mengakui revisi RPJMD suatu keharusan. Sebab, menurut dia, terdapat beberapa poin yang harus menyesuaikan dengan nomenklatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 tahun 2020 tentang rencana program jangka menengah Nasional tahun 2020–2024.

Selain itu, juga harus menyingkronkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Serta berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 tahun 2020, yang menyebutkan pemerintah daerah secara heirarkis atau berjenjang harus menyesuaikan program-program pembangunannya dengan pemerintah pusat.

“Terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2020 lalu, turut menyebabkan target pembangunan pada RPJMD harus dievaluasi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mengatakan, dengan adanya revisi RPJMD otomatis akan berpengaruh terhadap laporan pertanggung jawaban (LPJ) Bupati nanti. Untuk itu, kata dia, nantinya bupati harus mampu menjabarkan alasan secara argumentatif terkait perubahan RPJMD tersebut.

“Tapi selama alasannya rasional akan kami pertimbangkan untuk menyetujui perubahan RPJMD itu,” tandas Kholid.(Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.