DPR Setujui Pertanggungjawaban APBN 2019 Dengan Defisit  Rp 348,6 T

  • Whatsapp
DPR menyetujui UU Pertanggungjawaban APBN 2019 defisit Rp 348,6 Triliun
Rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin, menyetujui UU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 dengan defisit anggaran Rp 348,6 triliun, Selasa.

JAKARTA, REDAKSI24.COM– Rapat paripurna DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin, menyetujui RUU (Rancangan Undang-Undang ) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 disahkan menjadi UU dengan defisit Rp Rp 348,6 triliun.

Kesepakatan bersama persetujuan atas UU itu dilakukan antara Pimpinan DPR dengan pemerintah diwakili Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di ruang rapat paripurna Dedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Bacaan Lainnya

“Apakah RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 bisa disetujui menjadi UU?” tanya Azis. “Setuju,” jawab Anggota DPR RI yang hadir pada Rapat Paripurna baik secara fisik maupun virtual.

BACA JUGA:DPR Minta Polri Geser Anggaran Pengamanan Piala Dunia dan MotoGP ke Kebutuhan Mendesak

Dalam laporan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, delapan fraksi (F-PDI Perjuangan, F-Golkar, F-Gerindra, F-NasDem, F-PKB, F-Demokrat, F-PAN dan F-PPP) menyetujui atau menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan di rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan minderheid nota (menerima dengan catatan) terhadapa  RUU ini yang dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang,” ujar Cucun.

BACA JUGA:Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Kutuk Penikaman Syekh Ali Jaber

Adapun realisasi pendapatan negara pada Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang disepakati  antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah Rp 1.960,6 triliun, yang berarti 90,6 persen dari APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.165,1 triliun.

Sementara realisasi belanja negara sebesar Rp 2.309,3 triliun yang berarti mencapai 93,8 persen dari APBN 2019 sebesar Rp 2.461,1 triliun.

“Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara yang dibandingkan dengan Belanja Negara, maka terdapat defisit yang berjumlah Rp 348,6 triliun, yang berarti mencapai 117,8 persen dari  APBN 2019 sebesar Rp 296 triliun,” imbuh  Cucun.(Agung/Jaya)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.