DPR Setujui Anggaran Kesehatan Rp 84 Triliun Dengan Sejumlah Catatan

  • Whatsapp
Emanuel menyatakan DPR menyetujui anggaran Kemenkes Rp 84 triliun dengan catatan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, menyatakan, DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Kesehatan Rp 84 triliun lebih untuk 2021 dengan beberapa catatan.

JAKARTA, REDAKSI24.COM— Legislator Komisi IX DPR RI, Emanuel Melikiades Laka Lena, menyatakan, DPR menyetujui alokasi pagu anggaran Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sebesar Rp 84,29 triliun lebih untuk 2021 dengan beberapa catatan.

Parlemen menyetujui pagu anggaran Rp 84 triliun lebih tersebut setelah diadakan pembahasan tertutup bersama dengan Menkes Terawan Agus Putranto secara tertutup pada Rabu.

Bacaan Lainnya

“Komisi IX DPR RI menyetujui alokasi pagu anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 84.299.613.500.000,” ujar Emanuel, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi IX DPR ini, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Disebutkan, rincian anggaran tersebut di antaranya untuk Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkes sebesar Rp 50,680 triliun, Inspektorat Jenderal Kemenkes Rp 89,120 miliar, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Ditjen Kesmas) sebesar Rp 1,980 triliun, dan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (PPP) sebesar Rp 3,923 triliun.

Kemudian, Ditjen Pelayanan Kesehatan (Yankes) Rp 18,447 triliun, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Rp 3,367 triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) sebesar Rp 818,670 miliar, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar Rp 4,993 triliun.

Namun, menurut Imanuel, DPR memberikan sejumlah catatan terkait Kemenkes. Antara lain, Kemenkes harus mengambil sejumlah langkah dalam rangka melaksanakan reformasi sistem kesehatan nasional SKN.

“Seperti menyusun grand design atau peta jalan reformasi SKN dengan memprioritaskan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk pemenuhan sarana prasarana di rumah sakit,”jelasnya.

Dia juga menekankan agar Kemenkes membuat kebijakan kesehatan pro rakyat dengan mempertimbangkan perimbangan anggaran antara alokasi program promotif-preventif dengan kuratif-rehabilitatif, mengedepankan reformasi penyusunan anggaran berbasis money follow program, serta perimbangan alokasi anggaran pengendalian penyakit menular (PM) maupun penyakit tidak menular (PTM).

Catatan lainnya, imbuh dia, pihaknya mendorong Kemekes lebih optimal menangani Covid-19 dalam aspek pencegahan dan pengobatan bersama kementerian/ lembaga terkait di bawah koordinasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk dalam berbagai tahapan Pilkada 2020 mendatang. (Agung/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.