DPR-RI: Pemerintah Harus Terukur dan Optimal Belanjakan Anggaran Covid-19

  • Whatsapp
Anggaran Covid 19
Anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fitriana Fauzi.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Anggaran penanganan virus Corona (Covid-19) serta program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terus mengalami peningkatan.

Pemerintah awalnya mengalokasikan dana sebesar 405,1 triliun rupiah, kemudian naik secara signifikan menjadi 677,2 triliun rupiah. Lalu kembali naik menjadi 695,2 triliun rupiah, akhirnya pemerintah memproyeksikan anggaran penanganan melonjak hingga 905,1 triliun rupiah.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fitriana Fauzi, dalam siaran persnya, Kamis (2/7/2020), meminta pemerintah terukur dan optimal dalam membelanjakan anggaran pada masa darurat seperti ini, apalagi kalau sudah bersentuhan dengan kepentingan seluruh rakyat.

Oleh karena itu, pemerintah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengoptimalkan anggaran tersebut. Ditambah, payung hukum yang menjadi amunisi bagi pengambil kebijakan sudah ada.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini sangat menyayangkan setiap tahun ada saja persoalan klasik. Seperti rendahnya penyerapan anggaran kementerian dan lembaga.

“Permasalahan ini sangat jelas berdampak langsung kepada masyarakat, karena program pemerintah menjadi tersendat. Apalagi program ini sangat bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendesak masyarakat,” kata Intan.

Seharusnya permasalahan akut dan menahun ini tidak perlu terjadi lagi. Hal tersebut dikarenakan, anggaran yang disusun berdasarkan program berbasis kinerja dan merupakan hasil pembahasan yang panjang dengan mitra kerja pemerintah di DPR. Maka, alokasi anggaran di APBN merupakan hasil sebuah proses politik di Parlemen.

BACA JUGA: DPR RI Minta Pemprov Banten Benahi Validitas Data Penerima Bansos Covid-19

“Mengkambing hitamkan Covid-19 sebagai penyebab rendahnya daya serap anggaran merupakan jawaban mengada-ada dan ironis. Anggaran kementerian dan lembaga realisasinya hingga Mei 2020 hanya 10,41 persen. Sementara anggaran kesehatan sebesar 85,77 triliun rupiah yang diperuntukkan belanja penanganan Covid-19 mendapat sorotan. Pasalnya realisasi anggaran stimulus kesehatan tersebut baru mencapai 4,68 persen dari total alokasi anggaran,” ungkap Intan.

BACA JUGA: Ketua DPR-RI Minta Pengelolaan Dana Covid-19 Transparan

Menurut anggota Komisi IX dapil Jawa Barat VI ini, pemerintah harus mengambil tindakan berskala dan berimplikasi besar. Diperlukan kebijakan luar biasa, mengingat dampak kesehatan, sosial dan ekonomi yang dihadapi saat ini sangat dahsyat.

“Apabila daya serap anggaran masih belum optimal, maka sama saja dengan memelihara kesenjangan sosial dan ekonomi. Karena pemerintah kurang serius dalam mengimplementasikan program. Harus memperbaiki dan memaksimalkan penyerapan anggaran. Apabila tidak, akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” tutur Intan.

BACA JUGA: Ketua DPR RI Pantau Penyaluran Bansos Covid-19 di Kabupaten Tangerang

Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat ditegaskan Intan, merupakan syarat penting guna memajukan perekonomian negara. Perekonomian tidak akan berjalan apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas. Begitu pula sebaliknya, masyarakat sehat dan berkualitas apabila perekonomian stagnan tidak bisa memberikan insentif bagi negara.

“Ini sangat memprihatinkan, publik memiliki sensitivitas tinggi kepada anggaran. Apabila pemerintah tidak mampu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran maka publik akan menyoroti buruknya kinerja pemerintah,” pungkas Intan. (Agung/Aan).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.