DPR: Penetapan New Normal Jangan Sampai Menuai Badai

  • Whatsapp
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, (ist).

JAKARTA, REDAKSI24.COM,- Wacana pemberlakuan new normal atau kenormalan baru di sejumlah wilayah zona hijau, diperlukan kehati-hatian dari pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini penyebaran virus corona (COVID-19) dinilai masih terjadi di berbagai daerah, termasuk di Jabodetabek.

Risiko kesehatan pun masih mengintai lantaran penularan virus masih terus terjadi, dan akan terus terjadi sebelum vaksin ditemukan sehingga kasusnya begitu fluktuatif.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengatakan bahwa new normal tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan beraktivitas seperti sebelum pandemi terjadi. Karenanya, Netty meminta pemerintah lebih serius dalam menangani permasalahan ini.

“Penetapan new normal harus jelas dan clear dari pusat sampai daerah, terutama daerah yang kasus positifnya masih tinggi. Jangan sampai alih-alih new normal justru menuai badai. Pemerintah tidak boleh sembarangan menetapkan new normal, perencanaan dan pentahapannya harus terukur baik kuantitatif maupun kualitatif,” katanya, kepada wartawan, di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2020).

Sebagaimana diberitakan, hingga saat ini badai pandemi masih terus mengintai. Berdasarkan catatan, per-7 Juni 2020, kasus pasien positif corona bertambah 627 kasus, sehingga totalnya menjadi 31.186 kasus di Indonesia.

“Kurva kasus masih belum melandai. Jawa Timur dan Surabaya sedang berjuang melawan darurat Covid-19. Apa kurang jelas indikator yang tampak untuk membuat kebijakan yang benar-benar menyelamatkan rakyat?” ujar politisi PKS itu.

Di Jawa Barat VIII misalnya, Netty menemukan bayi berusia kurang dari 2 bulan terkionfirmasi positif corona setelah dibawa orang tuanya ke pesta pernikahan dan berinteraksi dengan saudaranya dari wilayah episenter Covid-19.

Selain itu, dia menambahkan, di Jawa Barat juga banyak pesantren dan boarding school yang santrinya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Demi kebaikan bersama, saya berharap pemerintah dengan tegas memberikan arahan yang jelas kepada para pimpinan lembaga pendidikan dan dinas kesehatan daerah agar memberikan jaminan perlindungan kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjadi korban karena kelalaian pemerintah,” tukasnya. (Gan/Ejp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.