DPR Minta Anggota BPKN Beradaptasi Dengan Era Digital

  • Whatsapp
Calon Anggota

JAKARTA, REDAKSI24.COM– Para  calon anggota Badan Pelindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk periode 2020-2023 diharapkan mampu beradaptasi cepat dengan perubahan sistem penjualan di masyarakat yang mulai beralih ke sistem digital atau penjualan online.

Hal tersebut disampaikan  Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Arya Bima Wikantyasa , ketika memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BPKN dalam agenda Fit & Proper Test (Uji Kepatutan dan Kelayakan) atas Calon Anggota BPKN baru periode 2020-2023 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Bacaan Lainnya

Secara tegas Komisi VI meminta BPKN mampu untuk berinovasi terhadap sistem kebijakan baru dengan persoalan penjualan digital. Dengan semakin bervariasinya penjualan produk, maka hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPKN.

“Sesuai dengan dinamika kebutuhan konsumen, tentunya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak sebagai konsumen sudah mulai cerdas, melek media, yang sedemikian massifnya,  maka tentunya dari berbagai hal yang terkait dengan variasi produk yang ada yang ditawarkan kepada masyarakat. Hak-hak sebagai konsumen cerdas, tentu ini perlu ada satu perlindungan,” jelas Arya.

Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menuturkan, pada era digital, konsumen harus dididik untuk cerdas dalam berbelanja dan hal tersebut harus menjadi tanggung jawab BPKN untuk hadir memberikan memberikan pembelajaran yang terbaik. Maka para calon anggota BPKN terpilih nanti dituntut untuk menciptakan sesuatu yang baru pada konsumen.

“Mendidik konsumen yang cerdas yang ditawarkan oleh produsen, perlu suatu hal yang bersifat memediasi. Maka di situlah BPKN tentu perlu ada peningkatan. Tuntutan untuk semakin meningkat dari berbagai fenomena, dari berbagai produk apalagi dengan kita terkaget-terkaget dengan munculnya sistem penjualan online yang mungkin 3-5 tahun lalu di ruangan ini tidak terlalu dipikirkan,” urainya.

Karena memperhatikan standar keprotokolan Covid-19, Komisi VI DPR RI  membagi tahapan seleksi dari 22 calon dibagi menjadi 8 orang untuk setiap sesinya. Delapan nama pertama yang mengikuti seleksi adalah Andi Siswoyo Lukman, N. G. N Renti Maharani, Andreanus Garu, Slamet Riyadi, Andi Muhammad Rusdi, Ermanto Fahamsyah, Anna Maria Tri Anggraini, dan Charles Sagala. Delapan nama calon pertama ini memiliki latar belakang yang beragam mulai dari pengusaha, akademisi, hingga tenaga ahli.

Di tempat yang sama,  anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana, mengingatkan, BPKN merupakan badan yang dibiayai oleh rakyat karena anggaran BPKN diambil dari APBN. “Pembiayaan BPKN dari rakyat, anggaran tersebut dari rakyat jadi BPKN harus benar-benar melindungi konsumen,” ujar Ananta.

Legislator dapil Banten III (Kabupaten Tangerang, Kota Tangsel dan Kota Tangerang) ini menuturkan,  saat ini posisi konsumen tidak terlalu kuat. Dengan demikian  BPKN harus perkuat lagi sektor perlindungan terhadap konsumen dan harus lebih aktif.

Pasalnya, sambung Ananta, dikarenakan banyak rakyat yang tidak mengerti BPKN. “Secara kasarnya, BPKN saat ini tertinggal jauh YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), yang notabennya adalah LSM. Karenanya masyarakat lebih mengenal YLKI dibandingkan BPKN,” ungkap Ananta.

Dalam RDPU pun, Ananta juga sempat menanyakan  komitmen BPKN ke depannya. Menurutnya,  karena saat ini banyak konsumen yang dirugikan.

Dicontohkan seperti kasus PLN terkait tarif listrik yang tidak jelas, kemudian permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terutama biaya masuk. Menurutnya, masyarakat itu mengeluh, kalau BPKN bilang masyarakat tidak menyampaikan permasalah itu, hal tersebut dikarenakan BPKN belum memanfaatkan jejaringan sosial sehingga kurang bisa dikenal masyarakat.

“Hal tersebut harus dipikirkan oleh BPKN. Tadi itu,  BPKN anggarannya dari APBN, sumber APBN dari rakyat, maka BPKN harus bekerja lebih aktif lagi untuk kepentingan komsumen agar daya tawar konsumen itu lebih kuat.

Jadi keluhan-keluhan terhadap konsumen yang berdimensi rakyat, seperti biaya masuk sekolah, biaya PLN harus benar-benar diperhatikan dan ditindaklanjuti, jangan hanya kerjanya memberikan rekomendasi saja. BPKN harus menindaklanjuti dan turun langsung ke lapangan juga, meskipun keluhan tadi dikarenakan terbatasnya anggaran,” pungkas Ananta. (Agung/Jaya).

 

  • Whatsapp

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.