DPR: Lewat PP Tapera, Pemerintah ‘Keruk’ Uang Rakyat di Tengah Penderitaan Akibat Pandemi

  • Whatsapp
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat, Irwan Fecho. (dok Humas DPR RI).

JAKARTA, REDAKSI24.COM,- Kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang muncul di tengah pandemi Covid-19, dinilai sebagai mengerukan uang rakyat oleh pemerintah.

Pernyataan tersebut, dikemukakan anggota Komisi V DPR RI, Irwan Fecho, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Redaksi24.com, Senin (8/6/2020).

Bacaan Lainnya

“Saat ini rakyat sudah cukup sulit bertahan di tengah situasi ekonomi akibat pandemi, tetapi pemerintah terus mengambil uang rakyat untuk program-program yang menyangkut kepentingan rakyat,” ujarnya.

Karena itu, dia mempertanyakan keluarnya kebijakan PP tersebut. Pemerintah, kata Irwan, sudah terlihat kehilangan arah dalam upaya memperbaiki perekonomian sebagai dampak pandemi.

“Diskusinya bukan di besaran persennya itu, tetapi pelaksanaan dari PP-nya sendiri kenapa harus sekarang di tengah pandemi. Jadi, dengan situasi seperti ini, pemerintah sekarang sudah kelihatan kehilangan arah penanganan ekonominya, dengan Undang-Undang (UU) Minerba, ditambah Perppu Corona,” ujarnya menambahkan.

Politisi Demokrat ini memaparkan bahwa program serupa sebenarnya sudah berjalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

“Semua sudah dipermudah, usaha-usaha masuk, seharusnya tidak ada lagi (beban iuran ke rakyat), Kewajiban negara untuk memenuhinya, tetapi masih menggunakan uang masyarakat untuk pendanaannya,” ujar Irwan.

Irwan juga menyebut bahwa kebijakan pemetrintah itu sebagai akibat kegagalan penanganan ekonomi. “Negara terancam bangkrut seperti ini, akhirnya masyarakat yang jadi korbannya,” ujarnya.

Dia juga mempersoalkan iuran BPJS Kesehatan dinaikkan 100 persen dan sekarang gaji dipotong untuk Tapera. Padahal, kewajiban negara untuk menghadirkan rumah layak huni yang diatur dalam Pasal 28A ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: ‘Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat’. (Gan/Ejp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.