DPR Khawatir Aturan Miras Picu Marak Tindakan Kriminalitas

oleh -
perpres,aturan miras,kriminalitas,dpr ri,pan,saleh partaonan daulay
Seorang petugas mencatat jumlah minuman keras (miras) selundupan yang berhasil diamankan di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, di Dumai, Riau, Kamis (25/2/2021)/Antara.

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan, Peraturan Presiden (Perpres) No 10 Tahun 2021 yang mengatur industri minuman keras (miras) khawatir akan memicu maraknya tindakan kriminalitas.

Menurut Daulay, mayoritas masyarakat Indonesia menolak miras. Pasalnya, miras dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminalitas. Para peminum miras sering melakukan kejahatan di luar alam bawah sadarnya.

“Saya menduga, devisanya tidak seberapa, tetapi kerusakannya besar. Ini cukup termasuk ancaman bagi generasi milenial yang jumlahnya sangat besar saat ini,” cetus dia, Minggu (28/2/2021).

Daulay melanjutkan, perpres itu juga akan memicu maraknya miras oplosan, ilegal dan palsu, dan dikhawatirkan akan beredar di luar provinsi yang diperbolehkan dalam perpres.

“Ini sangat sering terjadi. Aparat kepolisian dan BPOM sudah sering menangkap para pelakunya,” ujar politisi PAN itu.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengatakan, aturan yang membolehkan industri minuman keras dapat memicu eksploitasi.

“Kebijakan ini tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi,” kata Anwar.

Menurut Anwar, aturan yang menjadikan industri miras sebagai usaha terbuka akan merugikan bagi masyarakat.

Peraturan tersebut, imbuh dia, akan membuat peredaran miras menjadi semakin terbuka.

Anwar menyebutkan, regulasi miras nampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.

“Fungsinya sebagai pelindung rakyat, tentu tidaklah akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan, dan merusak serta akan menimbulkan kemudharatan bagi rakyatnya,” kata dia.

Diketahui, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 itu, ditetapkan bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat. (Anom Prihantoro/Ant/ejp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.