DPR Dukung Wacana Pembubaran KASN Melalui Revisi UU ASN

oleh -
wacana, pembubaran, kasn, revisi, uu, asn, dpr, ri, guspardi, gaus
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung wacana pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Revisi UU ASN. Foto: Gedung KASN/Istimewa.

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung wacana pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Menurut Guspardi, wacana pembubaran KASN muncul lantaran kinerja lembaga nonstruktural itu dinilai cenderung kurang efektif, dan tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sejak dibentuk pada 18 September 2014.

Seperti ketika pemilu, kata Guspardi, KASN seharusnya aktif, bukan pasif, mengingat pemilu itu sarat pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara.

“Jadi, kalau memang tugas fungsinya tidak berjalan dengan optimal, karena kewenangannya banyak yang tumpang tindih dan bikin dana mubazir buat apa dipertahankan,” ujar Guspardi Gaus, di Jakarta, Jumat (16/4/2021).

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN itu menyebutkan, pada sisi lain KASN diharapkan turut memberikan pengawasan terhadap penerapan kode etik perilaku dan netralitas ASN sesuai kewenangannya, utamanya dalam menghadapi perhelatan pilkada.

Namun nyatanya, imbuh dia, fungsi KASN sering tidak berjalan dan juga berbagai permasalahan lainnya, seperti penataan manajemen dan pengawasan kinerja ASN.

“Banyak laporan dari para ASN di daerah yang tidak bisa tuntas penyelesaiannya. Itu disebabkan KASN tidak punya kewenangan mengeksekusi dan terbatas hanya sampai rekomendasi saja,” katanya.

Guspardi Gaus mengaku setuju apabila tugas dan kewenangan KASN dilebur atau diintegrasikan kepada Kementerian PAN-RB di tingkat pusat.

Sedangkan di tingkat lokal, menurut dia, kewenangan mengawasi etika dan perilaku ASN diserahkan pada instansi pemerintah daerah.

“Tetapi kepala daerah tidak lagi menjadi pembina ASN di daerah, dialihkan kepada sekda (sekretaris daerah). Itu kan jabatan karier,” ucapnya.

Dia melanjutkan, langkah itu beralasan untuk melakukan pengawasan secara efektif, masif, dan struktural guna mewujudkan para ASN berkarier sesuai kompetensi bukan karena alasan-alasan politis.

Guspardi Gaus menjelaskan, Komisi II DPR RI telah menyampaikan pandangan dan masukan tentang usulan pembubaran KASN dalam rapat kerja bersama Kementerian PAN-RB pada tanggal 18 Januari 2021, saat membahas rencana Revisi UU ASN.

Kata dia, pada tanggal 8 April 2021 Kementerian PAN-RB telah menyampaikan jawaban bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kinerja KASN.

“Karena KASN merupakan lembaga yang dibentuk lewat Undang-Undang ASN oleh DPR RI, maka mekanisme pembubarannya pun harus melalui revisi UU yang dibahas oleh DPR RI bersama Pemerintah,” jelasnya.(ejp)

Sumber: Antara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.