DPR Dukung Pemerintah Lanjutkan Pembahasan RUU KUHP

oleh -
dpr,ri,revisi kuhp,mahfud md,Azis Syamsuddin,ruu
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin/Antara.

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung rencana pemerintah melalui Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang ingin melanjutkan dan mempercepat pembahasan rancangan undang-undang (RUU KUHP) untuk segera diselesaikan dan disahkan menjadi UU.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan setuju dengan gagasan pemerintah untuk memfinalkan RUU KUHP dibawa ke tingkat 2.

“Tentunya DPR setuju dengan gagasan pemerintah. Dengan mengesahkan pada tahap Rapat Papripurna maka RUU KUHP tidak dimulai lagi dari awal,” kata Azis Syamsuddin, di Jakarta, Jumat (5/3/2021).

Dia berharap agar Menteri Sekertariat Negara dapat mengingatkan presiden agar dapat segera mengirimkan surat presiden (Surpres) mengenai penjadwalan waktu pembahasan RUU KUHP.

Langkah itu menurut dia agar  revisi KUHP kembali dibahas antara DPR dan Pemerintah sebagai bukti keseriusan untuk menyelesaikan pembahasan lanjutan RUU KUHP yang masuk dalam daftar RUU “carry over” dari periode lalu.

“DPR sifatnya menunggu Surpres, dan didahului surat Komisi III DPR untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR RI untuk dilanjutkan pembahasan,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan urgensi dari RUU KUHP karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga apa yang dikatakan Menkopolhukam sebagai kebutuhan mendesak, merupakan realitas yang harus diterima.

Dia menilai, KUHP saat ini sudah ada dari zamam kolonial belanda dan hampir 100 tahun, tentunya perkembangan zaman saat ini sudah berubah dan berbeda pada zaman dahulu.

“Ini yang menjadi dasar untuk segera dilakukan revisi terhadap KUHP,” katanya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pengesahan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana mendesak mengingat KUHP yang ada saat ini sudah usang.

Mantan Ketua Mahkamah kontitusini ini menegaskan bahwa hukum berubah sesuai dengan perubahan masyarakat (ubi societas ibi ius).

Oleh sebab itu, sudah saatnya UU hukum pidana yang sudah berumur lebih dari 100 tahun ini diubah. (Imam Budilaksono/Ant/ejp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.