DPR dan Menteri Agama Sepakat Tidak Ada Pemotongan Dana BOS Madrasah

  • Whatsapp
Komisi VIII DPR dan Menag menyepakati tidak ada pemotongan dana BOS madrasah dan ponpes
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto memimpin rapat kerja bersama Kemenag, di antaranya kedua pihak menyepakati tidak ada pemotongan dan BOS madrasah dan ponpes, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Komisi VIII DPR RI bersama Menag (Menteri Agama) Fachrul Razi, menyepakati tidak ada pemotongan terhadap dana BOS (bantuan operasional sekolah) madrasah dan ponpes (pondok pesantren).

Pasalnya, menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, banyak sekali protes dan masukan dari masyarakat terkait pemotongan dana bantuan bagi madrasah sebesar Rp 100 ribu per siswa selama pandemi Covid-19.

Bacaan Lainnya

Yandri mengungkapkan hal itu kepada wartawan usai rapat kerja (raker)  Komisi VIII DPR dengan Menag beserta jajaran pejabat Kementerian Agana di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020). “Tadi sudah disimpulkan  tidak boleh ada pemotongan BOS bagi siswa,”ujarnya.

Yandri menerangkan, pada rapat tersebut Komisi VIII dan Menag juga telah menyepakati potongan sebesar Rp 100 ribu per siswa itu akan dikembalikan bagi siswa yang terdampak Covid-19.

BACA JUGA:Diduga Lakukan Ini, Kepala Kanwil Kemenag Banten Didesak Mundur

“Alhamdulillah bisa merampungkan dan menyepakati yang menjadi kegelisahan masyarakat, kegelisahan pondok pesantren, kegelisahan madrasah dan siswa itu bisa kami simpulkan dalam raker ini bahwa dana BOS tidak ada pemotongan lagi,” ucapnya.

Dalam rapat kerja ini, Komisi VIII DPR dan Menag juga menyepakati Rp 3,8 triliun untuk dana tambahan bagi siswa ponpes dan madrasah termasuk untuk kuota internet, aktivitas dan media pembelajaran, untuk guru serta kegiatan penunjang pembelajaran lainnya.

Kata Yandri, isu yang  tak kalah penting dalam raker itu yakni Menag Fachrul Razi mengklarifikasi pernyataannya yang belakangan ini dinilai membuat gaduh di tengah masyarakat.

Di antaranya statemen Menag tentang anak muda yang good looking, pintar bahasa arab dan hafiz Alquran itu sumber dari radikal yang ada di Indonesia.

“Kami sangat tidak setuju, tadi kami minta Menag  untuk tidak melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial atau justru tidak produktif sehingga membuat gaduh di republik ini.

Maka tadi kita sudah sepakat bahwa Menteri Agama akan memperbaiki pola komunikasi kepada publik, hal-hal yang tidak produktif akan dievaluasi,” imbuh Yandri.(Agung/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.