Ditanya Open Bidding, Sekda Banten Ngaku Pusing

oleh -
Sekda Banten
Sekda Banten, Almukhtabar.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Almukhtabar mengatakan agar saat ini tidak menanyakan mengenai Open Bidding . Sebab, kata dia, prosesnya hingga kini masih berjalan. Sekda menyarankan kalangan media lebih baik mempertanyakan perkembangan proses tanggap bencana di Kabupaten Lebak.

“Jangan dulu nanya Open Bidding yah? Saya lagi puasa dulu ini. Pusing soalnya,” aku Almukhtabar, Senin (27/1/2020).

Sekda mengaku lebih senang jika ada pertanyaan terkait masalah progres pembangunan di Banten, seperti rencana pembangunan dua jembatan di Kabupaten Lebak pasca bencana banjir awal tahun ini. “Ditanya masalah itu saya lebih seneng,” katanya.

Saat ini, ada lima OPD di lingkungan Pemprov Banten yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt) yakni Kepala Dindikbud Banten, Muhammad Yusuf yang merupakan staf ahli Gubernur Banten, Kepala BPBD Kusmayadi selaku Kepala defenitif Inspektorat, Kepala DPMPTSP Babar Suharto Suharso yang merupakan Kepala defenitif Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag).

Dindikbud saat ini dalam proses Open Bidding. Hasilnya mengalami keterlambatan karena sebelumnya sempat dihentikan Pansel. Namun kemudian dilanjutkan kembali setelah ada rekomendasi dari KASN. Sedangkan untuk BPBD dan DPMPTSP rencananya akan dilakukan proses mutasi. Prosesnya kini baru sampai pengajuan ke KASN.

Selanjutnya ada biro Perekonomian yang sampai sekarang belum juga dilakukan pelantikan, meskipun hasil Open Bidding sudah ada. Gubernur Banten mengaku masih menunggu hasil kajian hukum, karena peserta yang lulus terindikasi terlibat masalah hukum. Dan yang terakhir adalah biro Kesra, Ivan Santoso yang diberhentikan karena sudah menjabat lebih dari lima tahun.

BACA JUGA:

. Minggu Ini, Pansel Open Bidding Pejabat Banten Jalani Rekomendasi KASN

. Pansel Open Bidding Pemprov Banten Disarankan Diganti

. Gubernur Bakal Pertahankan Honorer Pemprov Banten

Mengacu pada Undang-undang ASN dan PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, pola kerja pejabat setara eselon II yang sudah menjabat lima tahun atau lebih akan dilakukan evaluasi.

Ada dua OPD yang akan dilakukan evaluasi, yakni Dinas ESDM, Eko Palmadi dan Kepala Biro Organisasi Dian Wirtadipura.

“Lebih lanjutnya nanti tanya ke Pak Komarudin (Kepala BKD Banten) saja ya,” tandas Mukhtabar. (Luthfi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.