Disoal Warga, KPK Telusuri Bantuan Jaring Pengaman Sosial Covid-19 di Banten

  • Whatsapp
jaring pengaman sosial
Pemprov Banten telah menyalurkan dana jaring pengaman sosial kepada warga terdampak covid-19.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pembagian bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Provinsi Banten menjadi kasus yang sedang konsen diamati komisi pemberantasan korupsi (KPK). Hal itu dikarenakan potensi dugaan penyimpangannya sangat besar terjadi, terutama masalah validitas data penerima.

Kordinator Korsupgah Pusat, Asep Rahmat Suwandha saat dihubungi wartawan Senin (15/6/2020) mengatakan, kedatangannya ke Banten beberapa waktu yang lalu dalam rangka melakukan monitoring dan pengawasan, terutama terkait Bantuan Sosial (Bansos) JPS pada masa pandemi Covid-19.

Bacaan Lainnya

“Pengaduan masyarakat terkait masalah penyaluran Bansos JPS di Provinsi Banten ini sangat banyak, sehingga kami konsen ke permasalahan ini,” katanya.

Permasalah yang dimaksud, lanjutnya, terkait penerima bantuan yang tidak tepat sasaran dan validasi data. Di lapangan, banyak ditemukan warga yang seharusnya mendapat bantuan tapi ternyata tidak. Padahal dari sisi kategori, mereka sudah masuk dalam kategori penerima bantuan.

“Dari situ sudah tergambar, penyaluran Bansos JPS di Provinsi Banten bermasalah. Makanya, kemarin saya minta data¬† ini harus cleaning and clear. Penerima bantuan harus jelas, baik dari pusat daerah maupun Kabupaten/Kota. Dalam waktu satu minggu ini kami akan tunggu data penerima bantuannya dari Pemda,” katanya.

Selain Bansos JPS, lanjutnya, pihaknya juga menyoroti terkait empat hal yang sedang dilakukan dalam masa Pandemi Covid-19. Pertama terkait masalah refocusing anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan pihak ketiga yang didalamnya termasuk bantuan CSR dari BUMN dan BUMD dan terakhir masalah Bansos JPS. “Semuanya akan kami telusuri,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Dedy Irsan mengatakan, Provinsi Banten menduduki peringkat teratas berkenaan dengan aduan masalah penyaluran bantuan JPS yang dinilai tidak tepat sasaran, yang masuk ke portal posko daring Ombudsman RI.

“Ada 139 aduan yang terdiri dari lima substansi, 123 diantaranya berkenaan dengan aduan Bansos JPS Covid-19,” katanya.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.