Disesalkan, Bimtek Kades se – Pandeglang ke Bali

  • Whatsapp
ilustrasi

REDAKSI24.COM – Rencana para Kades se Pandeglang, Banten yang akan mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) ke Bali, menuai kritikan dari sejumah pihak. Diketahui, tidak semua Kades mengikuti Bimtek di Bali yang dimulai hari ini. Banyak juga Kades tidak ikut Bimtek.

Direktur Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Banten, Udah Suhada menilai, kegiatan Bimtek para Kades ke Bali merupakan tindakan tak punya hati.

Bacaan Lainnya

“Pemaksaan kehendak rencana keberangkatan para Kades se Pandeglang ke Bali dalam rangka Bimtek itu sudah keterlaluan. Mereka sudah tak punya hati nurani, apalagi pihak yang menggiring mereka pergi ke sana, ya dungu,” ungkap Uday melalui pesan WhatsAppnya, Minggu (1/9/2019).

Uday juga menyebut, rencana yang banyak menuai kritik itu juga tak digubris Bupati Pandeglang, Irna Narulita. Bupati, kata Uday, memilih bungkam, sehingga terkesan tidak punya keberpihakan kepada rakyat.

“Harusnya Pandeglang dijadikan pusat kegiatan pemerintah. Sekaligus promosi, supaya pemerintah kabupaten/kota lain juga datang ke Pandeglang,” ujarnya.

Anggaran untuk Bimtek sebesar Rp3 miliar lebih, kata Uday, akan sangat disayangkan jika harus dihabiskan di Bali. “Bayangkan jika Bimtek itu dieselenggarakan di kampung halaman sendiri, dunia pariwisata bisa menggeliat lagi,” imbuhnya.

BACA JUGA:

. Kades se Pandeglang Bakal Jalani Bimtek di Bali

. Lagi Asyik Nyabu,  Mantan Kades di Serang Dicokok Polisi

. Lampaui Target PBB 2018, Camat, Lurah dan Kades Dihadiahi Motor

Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) tentang prioritas anggaran dana desa tahun 2019, memungkinkan Kades untuk mengikuti Bimtek ke luar daerah.

“Apakah boleh kepala desa mengikuti Bimtek dengan biaya sendiri? Jawabnya boleh. Sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan,” ungkapnya Taufik, Selasa (20/8/2019) lalu.

Menurut Taufik, dalam urusan ini DPMPD menyerahkan sepenuhnya kepada para Kades. Karena ia beranggapan anggaran dana desa sepenuhnya dikelola Kades, sehingga DPMPD tidak memiliki kewenangan ikut mengelolanya.

“Kami dari DPMPD tidak mengkoordinir, kami tidak ikutan. Kalaupun saya diminta, hanya untuk membuka saja, dan kami tidak tahu kenapa kegiatannya di Bali,” katanya.

Ia menambahkan, kepanitiaan atau penyelenggara juga bukan dari DPMPD. Sedangkan untuk pemilihan lokasi di Bali, menurutnya, kemungkinan besar berasal dari keinginan para Kades.

“Karena mungkin ada lembaga yang mengajak terus Kadesnya mau, ya silahkan. Kalaupun juga Kadesnya tidak mau, kami tidak bisa mengajak dan membatasi mereka, karena otonominya mereka kaitan dengan belanja,” ujarnya.(Samsul/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.