Disepakati Upah Minimum Sektoral Dihapus Dari RUU Cipta Kerja

  • Whatsapp
Supratman menyatakan dalam RUU Omnibus Law Ciptaker yang disepakati DPR dan Pemerintah akan menghilangkan upah minimum sektoral
Penyerahan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja usulan KRPI kepada Baleg DPR RI

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Ketua Baleg (Badan Legislasi) DPR RI, Supratman Andi Agtas, menyetakan, RUU (Rancangan Undang-Undang ) Omnibus Law Ciptaker (Cipta Kerja) yang telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah akan menghilangkan ketentuan terkait upah minimum sektoral dari seluruh kebijakan pengupahan yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Namun, menurut Supratman,  apabila skema upah minimum sektoral itu sudah terlanjur diberikan perusahaan, maka skema yang diberikan itu tidak boleh dicabut, agar pekerja tidak mengalami degradasi pendapatan yang biasa diterima.

Bacaan Lainnya

“Terkait upah sektoral ini kan yang paling penting, apa yang diterima hari ini oleh pekerja tidak boleh berkurang kalau kemudian UU Cipta Kerja ini disahkan,” ujar Supratman dalam rapat Panitia Kerja RUU Omnibus Law Ciptaker, di Senayan, Jakarta, Minggu.

Kedua, Pemerintah dan DPR bersepakat tidak akan menghapus ketentuan terkait upah minimum, baik upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten/kota dalam UU Ketenagakerjaan dengan RUU Omnibus Law Ciptaker.

BACA JUGA:Geruduk Gedung DPR Buruh Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Keputusan itu yang paling penting, kata Supratman, karena pekerja maupun pengusaha harus mendapatkan kepastian hukum tentang adanya kenaikan upah yang diterima pekerja setiap tahunnya.

“Ini memberikan kepastian hukum, baik kepada pekerja maupun pengusaha, kepastian akan kenaikan upah itu yang paling penting dalam norma ini,” jelas Supratman.

Dengan adanya keputusan tidak menghapus ketentuan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota, maka diharapkan upah pekerja saat ini tidak dikurangi sama sekali.

Pemerintah yang diwakili oleh Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian Elen Setiadi sepakat dengan keputusan itu.

Elen mengatakan bahwa pada dasarnya Pemerintah hanya bisa sepakat dengan dua ketentuan upah, yakni upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota.

Elen menyampaikan bahwa Pemerintah juga tidak sepakat dengan ketentuan soal upah minimum padat karya.
“Pemerintah menyampaikan dua bentuk upah minimum sebagai safety net, yang pertama adalah upah minimum provinsi, kedua adalah upah minimum kabupaten/kota sesuai dengan persyaratan yang kami ajukan,” kata Elen.
​​​​​​(A Faisal/Ant/Jaya)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.