Dirut Perumdam TKR Ditunjuk Jadi Pembicara Nasional Sosialisasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum

oleh -
Perumdam TKR
Dirut Peumdam TKR Sofyan Sapar (kanan) saat menjadi pembicara nasional Sosialisasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

JAKARTA,REDAKSI24.COM- Direktur Utama Perusahaan  Umum Daerah Air Minum  (Perumdam) Tirta Kerta Raharja (TKR), Kabupaten Tangerang Sofyan Sapar menjadi narasumber Sosialisasi peraturan Mendagri nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri nomor 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dilaksanakan di Hotel Novotel Mangga Dua Jakarta. Selasa, (16/3/2021). Acara sosialisasi ini diikuti oleh kepala biro perekonomian provinsi dan kepala bagian perekonomian kabupaten/kota serta BUMD se-Indonesia, dilakukan pula dengan live youtube dan virtual, menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Menurut Sofyan, Air merupakan sumber kehidupan masyarakat, untuk itu pengelolaan dan penggunaan air harus terus ditingkatkan  dalam pelayanan, kualitas, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

” Seperti yang tertuang dalam amanat undang-undang air dan kekayaan lainnya digunakan untuk kepentingan Rakyat,” papar Sofyan.

Perumdam TKR selama tahun 2009, lanjut Sofyan, tidak pernah menaikan tarif air minum selama 11 tahun di Kabupaten Tangerang, namun terus meningkatkan layanan sambungan kepada masyarakat.

” Kita sudah memprioritaskan sambungan bagi masyarakat dengan tarif paling rendah, semata-mata untuk kepentingan rakyat Tangerang,” ucapnya.

BACA JUGA: Perumdam TKR Kembali Jadi Perusahaan Air Minum Tersehat se-Indonesia

Menurut data Perumdam TKR sudah memiliki 181.105 sambungan untuk sosial, rumah tangga, instansi pemerintah, Niaga dan juga air curah di wilayah Tangerang Raya sehingga cakupan air bersih di wilayah Tangerang terus meningkat.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri DR. Mochamad Ardian Noervianto dalam sambutannya sekaligus membuka acara sosialisasi dimaksud menyampaikan beberapa strategi yang bisa menjadi alternatif peningkatan kinerja BUMD Air Minum:

1.Meningkatkan sinergi dan kolaborasi SDM di Pemerintah Daerah dan BUMD Air Minum, dari mulai penyusunan rencana bisnis, penyusunan RKA BUMD,  dan penetapan tarif air minum. Sehingga proses penambahan penyertaan modal dan pemberian subsidi menjadi lebih mudah dan terarah; 

2.Meningkatkan komunikasi dengan DPRD sebagai upaya pemenuhan penyertaan modal dan/atau subsidi. Apalagi jika BUMD Air Minum belum memenuhi Full Cost Recovery (FCR) tanpa subsidi.

3.Meningkatkan laba dengan membuka divisi air limbah,  sebagaimana telah dilakukan oleh BUMD Air Minum Kota Surakarta dan Kota Malang, dengan strategi memprioritaskan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik – Setempat (SPALD-S) dalam waktu yang relatif singkat mampu meningkatkan laba Badan Usaha, dan tetap menjaga tujuan pendirian BUMD untuk Pelayanan Publik

BACA JUGA: Perumdam TKR Siap Operasikan Mobil Payment Keliling di Tahun 2021

Sementara Budi Santoso Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan berlakunya Permendagri nomor 21 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Mendagri nomor 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum akan berlaku tahun 2022 agar peraturan ini bisa dilaksanakan gubernur dan walikota dalam mengelola air minum di daerahnya masing-masing.

“Pemanfaatan air minum agar dilakukan pelayanan secara maksimal, untuk itu peran gubernur agar menjalankan aturan ini dan dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.

“Ada BUMD yang sudah bagus, seperti Perumdam TKR, menjadi semangat agar pengembangannya bisa dilakukan di daerah lain menjadi percontohan PDAM lain, agar lebih sehat pengelolaannya juga manfaatnya bagi masyarakat. khusus air minum layanan lebih utama,” tutur Budi. (Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.