Direksi Bank Banten Disuruh Pilih: Merger atau Cari Modal ke Pihak Ketiga

  • Whatsapp
bank banten
Ilustrasu - Bank Banten

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memberikan warning kepada jajaran Direksi Bank Banten agar serius mencari dana ke pihak luar, yang akan digunakan untuk menunjang operasional perseroan ketika sudah dinyatakan sehat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

WH mengaku sudah memberikan kesempatan untuk mencari tambahan modal kepada pihak lain, melalui aksi koorporasi yang direncanakan akan dilakukan pada bulan Oktober mendatang.

Bacaan Lainnya

“Kalau kesempatan itu tidak bisa dimanfaatkan atau dalam kata lain direksi Bank Banten tidak mampu melaksanakan tugasnya dalam mencari tambahan modal, maka skema marger dengan bank lainnya bisa saja akan dilakukan,” katanya, Senin (3/8/2020).

Dalam draf nota keuangan pada Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2020, Pemprov Banten sudah mengalokasikan anggaran untuk penambahan penyertaan modal untuk Bank Banten sebesar Rp1,551 triliun.

Namun angka itu masih kurang untuk bisa menyehatkan perseroan, karena berdasarkan perhitungan OJK, untuk dapat menyehatkan Bank Banten dibutuhkan dana segar (fresh money) sebesar Rp3 triliun.

BACA JUGA: Ditanya Soal Dugaan Kredit Fiktif, Direksi Bank Banten Bungkam

Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah hanya mampu mengalokasikan 50 persennya, maka jajaran direksi ditugaskan untuk mencari dana tambahan dari publik.

Komisaris Utama Bank Banten Media Warman beberapa waktu lalu, sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan mengatakan, setelah Pemprov Banten ada rencana akan melakukan penambahan modal ke Bank Banten, respon pasar menjadi positif.

Banyak investor yang sudah berminta untuk menanamkan modalnya ke Bank Banten, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Ada perusahaan dari Timur Tengah yang akan berinvestasi ke Bank Banten dengan mekanisme membeli saham baru yang tidak laku dijual atau stanby buyer. Namun karena mekanismenya panjang, jadi jami mendahulukan investor dari dalam negeri dulu,” ujarnya.

Akan tetapi hal tersebut kemudian disoal salah satu pejabat di internal PT BGD. Sebagaimana informasi yang redaksi24.com dapatkan, salah satu penyebab alotnya pengesahan RUPS Bank Banten beberapa waktu yang lalu dikarenakan persoalan buruknya kinerja jajaran direksi Bank Banten, yang kemudian berakibat pada tingginya nilai kredit macet atau Non Performance Loans (NPL).

Tidak hanya itu, perbedaan nilai NPL antara di laporan keuangan Bank Banten tahun 2019 dengan hasil Legal Opinion (LO) dari Kejagung juga menjadi pertanyaan besar. “Kami juga mempersoalkan terkait investor yang sudah standby buying itu, apakah investor beneran atau hanya broker,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut pengamat ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Elvin Bastian mengatakan, dalam dunia bisnis jual beli saham istilah broker itu sudah menjadi rahasia umum, kalau dalam bahasa dunia perbankan dikenal dengan perusahaan sekuritas.

“Tentunya perusahaan sekuritas ini juga akan mengambil keuntungan dari hasil penjualan saham yang ia lakukan, tapi untuk persentasinya saya kurang tahu. Tapi yang jelas itu ada aturannya,” katanya.

BACA JUGA: Gubernur Banten Berharap Menkeu Bantu Penyehatan Bank Banten

Akan tetapi, Elvin melanjutkan, terkait mekanisme deal-dealan dalam bentuk saham kosong, ia tidak begitu mengetahui konsep itu. Karena jika mengacu pada SOP perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar di BEI, semuanya tentu ada regulasi hukumnya yang jelas.

“Tapi kalau untuk calo lewat perorangan, mungkin saja bisa terjadi. Tergantung deal-dealannya seperti apa,” katanya.

Perusahaan sekuritas merupakan pelantara antara pembeli saham dengan penjual saham yang secara sah dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan sekuritas ini merupakan pintu masuk satu-satunya pembeli saham bisa melakukan transaksi di BEI. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.