Dinsos Kota Serang Diminta Kembalikan Dana JPS Rp1,9 Miliar

  • Whatsapp
dana JPS
Komisi II DPRD dan Dinsos Kota Serang serta sejumlah organisasi mahasiswa menggelar hearing terkait dana JPS dampak covid-19.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Komisi II DPRD Kota Serang meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang meengembalikan kelebihan pembayaran dana program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp1.901.400.000 ke kas daerah.

Permintaan itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Pujiyanto usai menggelar audiensi dengan sejumlah mahasiswa di ruang aspirasi DPRD Kota Serang. Dalam audiensi tersebut, hadir anggota komisi II lainnya diantaranya Muji Rohman dan Nur Agis Aulia.  Dinsos Kota Serang diwakili Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Mamah Rohmah.

Bacaan Lainnya

Pujiyanto mengaku pihaknya sudah menggelar rapat bersama Dinsos Kota Serang pada Selasa (12/5/2020). Hal itu untuk menindaklanjuti polemik terkait penyaluran sembako bagi warga dampak covid-19.

Pada rapat itu terungkap, dari hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terjadi kelebihan pembayaran pada program JPS dampak covid-19 Kota Serang sebesar Rp1,9 miliar dari anggaran keseluruhan Rp30 miliar.

“Sesuai LKPP nomor 3 tahun 2020 diktum nomor 5 setelah pembayaran barang harus dihitung Inspektorat atau BPKP dan ternyata ada kelebihan dan harus dikembalikan ke kas daerah,” katanya, Rabu (14/5/2020).

Menurutnya, setelah adanya audit itu harga item pangan yang dibagikan dalam program JPS dampakmcovid-19 menjadi berubah, seperti harga beras yang semula Rp13.000 menjadi Rp11.250 per kilogram.

Mi instan dari harga Rp3.000 menjadi Rp 2.800 dan Sarden yang sebelumnya Rp14.000 menjadi Rp10.000. Jumlah itu sudah termasuk keuntungan penyedia. “Kami menghitung kurang lebih 13 persen keuntungannya,” imbuhnya.

Pujiyanto menjelaskan, sejauh ini kontrak dengan pihak penyedia sudah disepakati selama tiga bulan sejak April, Mei dan Juni untuk penyediaan tiga item itu.  Sehingga, jika kemudian JPS dalam bentuk sembako itu bermasalah, maka bisa diubah dalam skema lain, seperti bentuk tunai jika ada penganggaran untuk bulan selanjutnya setelah tiga bulan.

“Kontraknya pangan, bukan bantuan langsung tunai. Kalau ada penganggaran ulang misalkan tiga bulan selanjutnya, kalau ada perubahan skema tidak masalah,” jelasnya.

Atas adanya temuan itu, Komisi II DPRD Kota Serang menyarankan Pemkot Serang untuk memberikan yang terbaik bagi warga. Agar ketika skema berubah menjadi BLT, harus dipertimbangkan keselematan dan efektifitasnya.

Anggota Komisi II, Muji Rohman mengungkapkan dengan adanya kelebihan itu pihaknya merekomendasikan untuk penambahan jumlah penerima. “Karena ada kelebihan dan ini dikembalikan lagi, sementara ada warga yang tidak terakomodir, padahal hampir 70 persen terpenuhi baik dari kota, provinsi dan pusat, jadi saya mengusulkan ada penambahan baik kualitas dan kuantitasnya,” ungkapnya.

“Dengan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar itu, jika ditambahkan ke jumlah penerima bantuan, setidaknya akan ada penambahan penerima sebanyak 10 ribu orang,” tandasnya.(Adi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.