Dinkes Minta DPRD Banten Tambah Anggaran Kesehatan

oleh -
dinkes banten danang hamsah
Direktur RSUD Banten, Danang Hamsah Nugroho.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten meminta tambahan anggaran untuk mengcover biaya BPJS Kesehatan bagi warga Banten yang kurang mampu. Permintaan tersebut menyusul rencana penambahan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai APBD Provinsi Banten.

Selain penambahan kepesertaan, Dinkes juga menaikan anggaran biaya premi BPJS Kesehatan yang menyesuaikan dengan kebijakan pusat. Jika sebelumnya premi BPJS Kesehatan yang ditanggung APBD sebesar Rp23.000/bulan untuk satu orang peserta dengan kategori kelas tiga, kini biaya premi tersebut naik menjadi Rp42.000.

“Dinkes menganggarkan kepesertaan yang tercover oleh APBD di tahun 2020 sebanyak satu juta peserta,” kata anggota Komisi V DPRD Banten, Iip Makmur, Rabu (30/10/2019).

BACA JUGA:

. Resmi, Mulai 1 Januari 2020 Iuran BPJS Kesehatan Naik 2 Kali Lipat

. Tunggakan BPJS Kesehatan ke RSUD Berkah Pandeglang Capai Rp12 Miliar

. Berobat Pakai KTP di Banten Belum Bisa Direalisasikan

Iip mengatakan, jika dikalkulasikan dalam rentang waktu satu tahun, dibutuhkan anggaran sebesar Rp504 miliar untuk mengcover BPJS Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu di Banten. Untuk itu, dirinya akan selalu meminta data update terbaru baik dari Dinkes maupun dari BPJS Kesehatan. “Ini bentuk pengawasan kami,” ujarnya.

Biaya BPJS Kesehatan tersebut, lanjut Iip, tidak termasuk biaya tanggungan Pemprov Banten terhadap masyarakat miskin yang berobat dengan hanya  menggunakan KTP dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD Banten.

Berdasarkan data yang diperoleh, pendapatan RSUD Banten dari total klaim peserta yang berobat dengan menggunakan SKTM setiap bulannya mencapai rata-rata Rp1,2 miliar.

Direktur RSUD Banten Danang Hamsah Nugroho mengatakan, RSUD Banten menjadi salah satu rumah sakit daerah yang menjadi rujukan utama, mungkin karena persyaratannya yang mudah. Dalam kurun waktu 2019 pihaknya mendapatkan dari operasional sekitar Rp230 miliar.

“Kaami akan membangun gedung baru untuk menampung pasien rawat inap kelas tiga yang selama ini masih dikeluhkan karena kekurangan kasur dan kamar. Awal tahun 2020 mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi kekurangan kasur,” katanya. (Luthfi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.