Dinilai Tak Punya Nyali, Walhi Desak Pemkab Tangerang Hentikan Mega Proyek PIK 2

  • Whatsapp
Proyek Pembangunan PIK II

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk mengambil tindakan tegas terhadap pengembang pembangunan mega proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) II. Pasalnya, pembangunan tersebut telah mengakibatkan berbagai kerugian yang dialami warga sekitar.

“Kita sudah melakukan survei ke lokasi di pertengahan bulan lalu. Dalam survei itu, kita banyak menerima keluhan dari warga terdampak akibat pembangunan itu. Warga menyatakan, sebelum ada pembangunan, warga yang kebanyakan nelayan, tidak ada masalah. Tapi setelah ada pembangunan, rumah mereka sering banjir rob. Ini berarti ada masalah, pasti ada masalah. Nah masalah itu harusnya Pemda setempat melakukan penelusuran terkait penyebabnya,” ujar Direktur Walhi DKI Jakarta, Ubaidillah, saat dihubungi Redaksi24.com, Kamis (10/6/2020).

Bacaan Lainnya

Sayangnya, kata dia, selama ini Pemda atau Dinas Lingkungan daerah Kabupaten Tangerang, tidak melakukan penyelidikan dan penelitian terkait penyebab kebocoran air rob yang menggenangi pemukiman warga sekitar.

“Bahkan, laporan warga tak pernah digubris oleh pemerintah daerah, terkesan tidak punya nyali menghadapi pengembang. Karena itu saya minta supaya Gubernur Banten mengambil langkah strategis terkait hal itu. Jangan sampai warga atau masyarakat yang dikorbankan hanya untuk kepentingan segelintir elite. Ini harus ditelusuri, karena saya dengar keluhan ini sudah lama disampaikan, tapi hingga saat ini tidak ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat,” katanya menambahkan.

Menurut dia, warga terdampak pembangunan PIK 2 selalu mengeluh banjir ketika air pasang. Padahal, katanya, sebelum ada pembangunan PIK 2, tidak pernah sampai masuk ke rumah mereka meski air pasang.

“Ini berarti kan ada yang salah. Nah masalah itulah yang harus dilakukan penelusuran, diselidiki oleh tim khusus. Tim khusus yang saya maksud, adalah pemerintah terkait. Misalnya Dinas Lingkungan Hidup atau lembaga terkait lainnya. Mereka harus dimintai pertanggungjawabannya. karena kalau sudah diketahui penyebabnya adalah karena pembangunan itu. Mereka, dalam hal ini pengembang, harus bertanggungjawab dengan melakukan perbaikan agar air rob tidak masuk ke wilayah pemukiman,” katanya menambahkan.

Menurut Ubaidillah, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama, karena hal ini menyangkut persoalan banyak warga. Penderitaan semakin menjadi, karena saat ini warga harus berjibaku memerangi wabah virus corona (Covid-19).

“Karena ketika kita survei, air itu masuk dari rembesan bawah tanah. Ini akan membahayakan warga terdampak. Apalagi air rob hingga mencapai ketinggian 30 cm sampai 1 meter. Pemerintah kabupaten Tangerang harus bertanggung jawab, tidak bisa warganya dibiarkan begitu saja. Pemda harus masuk dan melakukan penelitian untuk mencari sumber penyebabnya,” ujar Ubaidillah.

Menurut dia, jika Gubernur Banten tidak bisa mengkondisikan SKPD atau dinasnya, maka harus dipertanyakan kesigapan dari kepala daerah. Harusnya, katanya, jika warga sudah mengadukan permasalahan ini ke tingkat gubernur, maka harusnya direspons secara cepat. Atau bila sengaja dibiarkan, tentu harus pula dipertanyakan, ada apa di balik pembiaran ini.

“Karena bagaimana pun, akibat banjir rob ini bisa melumpuhkan sendi-sendi, termasuk melumpuhkan perekonomian mereka. Terlebih lagi dalam kondisi harus berhadapan dengan Covid-19 seperti sekarang ini. Dimana mereka harus bekerja di rumah, lalu banjir merendam rumah mereka sehingga mereka tidak bisa kemana-mana, sehingga pada akhirnya virus akan semakin menyebar di lingkungan keluarga. Ini sangat membahayakan mereka,” katanya lebih lanjut.

“Jadi, kalau memang sumber masalah (banjir rob) itu sebagai akibat dari aktivitas reklamasi atau pembangunan lain di sekitar itu, maka pengembangnya harus ditindak, diberi sanksi. Sanksinya adalah menghentikan atau pencabutan ijin,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu terkait kompensasi kepada warga, dia mengatakan bahwa hal itu merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan kompensasi. Misalnya, memberikan jaminan hak pendapatan warga terdampak.

“Misalnya, pendapatan mereka berkurang akibat dari kejadian itu, maka pemerintah harus bertanggung jawab,” pungkasnya.

Sayangnya, ketika persoalan ini coba dikonfirmasi ke Komisi VII DPR RI, hingga berita ini diturunkan belum satupun yang berhasil ditemui ataupun dihubungi. (gan/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.