Dinilai Fantastis, Aktivis HMI dan GMNI Pandeglang Soroti Anggaran Perjalanan Dinas OPD dan DPRD Tahun Anggaran  2021

oleh -
Biaya Perjalanan Dinas Pandeglang
Ilustrasi.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Ditengah pandemi COVID-19 yang saat ini berlangsung, berdampak pada sejumlah sektor, terutama sektor ekonomi, sehingga pemerintah pun termasuk Pemerintah Kabupaten Pandeglang  beberapa kali telah melakukan refocusing anggaran sebagai upaya dalam penanggulangan pandemi COVID-19 tersebut.

Akan tetapi, ada rencana penggunaan anggaran di Tahun Anggaran (TA) 2021 yang saat ini menjadi perhatian publik, yaitu anggaran perjalanan dinas tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD Pandeglang yang nilainya cukup fantastis.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun redaksi24.com dari data pagu perjalanan dinas per OPD 2021 tercatat, bahwa untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencapai sebesar Rp 876.973.750. Dinkes Pandeglang mencapai Rp 26 miliar lebih.

RSUD Berkah Pandeglang sebesar Rp 434.252.720. DPUPR sebesar Rp 1,1 miliar lebih, DPKPP sebesar Rp771 juta lebih, Satpol PP sebesar Rp 89 juta lebih, BPBD sebesar Rp207 juta lebih, Dinsos sebesar Rp437 juta lebih, Disnakertran sebesar Rp233 juta lebih, DP2KBP3A sebesar Rp3,4 miliar lebih.

Kemudian, untuk Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp252 juta lebih, DLH sebesar Rp126 juta lebih, Disdukcapil sebesar Rp291 juta lebih, DPMPD sebesar Rp620 juta lebih, Dishub sebesar Rp112 juta lebih, Diskomsantik sebesar Rp250 juta lebih, Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp295 juta lebih, DPMPTSP sebesar Rp350 juta lebih.

Untuk Kantor Administrasi KEK Tanjung Lesung sebesar Rp60 juta, Dispora sebesar Rp151 juta lebih, Dinas Perpustakaan Arsip Daerah sebesar Rp 68 juta lebih, Dinas Perikanan sebesar Rp253 juta lebih, Dinas Pariwisata sebesar Rp629 juta lebih, Dinas Pertanian sebesar Rp1,6 miliar lebih, Disperindag dan ESDM sebesar Rp67 juta lebih dan Sekretariat Daerah sebesar Rp4,8 miliar lebih.

Selain itu, dana perjalanan dinas yang lebih fantastis terjadi di DPRD Pandeglang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp41 miliiar lebih. BPPD sebesar Rp716 juta lebih, BPKD sebesar Rp602 juta lebih, Badan Pelayanan Pajak Daerah sebesar Rp104 juta lebih, BKD sebesar Rp 846 juta lebih dan Inspektorat sebesar Rp769 juta lebih.

BACA JUGA: Dari 87 OTG, Tinggal 9 Orang Lagi yang Isolasi Mandiri di Wisma PKPRI Pandeglang

Menanggapi hal tersebut, aktivis HMI dan GMNI menilai anggaran perjalanan dinas terlalu fantastis, terlebih pada Sekretariat DPRD dan Dinkes Pandeglang. Mereka menilai jumlah anggaran tersebut menunjukan tidak adanya kepedulian terhadap 

“Kami sangat menyayangkan dengan sikap Pemda Pandeglang, yang seolah tidak peduli dengan kondisi masyarakat yang saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi covid-19. Anggaran perjalanan dinas itu terlalu besar,” ungkap Ketua GMNI Pandeglang, Tb Muhamad Afandi, Rabu (22/2/2021).

Ia menilai, anggaran perjalanan dinas yang nilainya cukup fantastis tersebut sangat irasional dan hanya terkesan pemborosan. Sebab sekarang ini semua anggaran difokuskan pada penanganan covid-19, sehingga pengalokasikan anggaran untuk perjalanan dinas itu bertolak belakang dengan kondisi saat ini (pandemi COVID-19).

“Kami melihat ini tidak rasional bahkan pemborosan anggaran. Anggaran ini harusnya bisa dialokasi untuk penanganan covid-19 atau pemulihan ekonomi masyarakat Pandeglang,” katanya.

Hal serupa juga dikatakan Ketua DPC HMI Pandeglang, Samsul Hadi, ia juga menilai bahwa pemkab dan DPRD Pandeglang seharusnya bisa jeli serta teliti dalam menentukan program prioritas yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, dan tidak memikirkan kelompok dan golongannya. 

“Berbicara perjalan dinas ini, dimana urgensinya? atau apa manfaatnya?. Disaat pandemi ini semua  beralih menggunakan daring (Zoom meeting-red) untuk menekan angka penularan Covid19. Akan tetapi malah menghambur-hamburkan anggaran semata,” ujarnya.

Ia berharap, Pemkab dan DPRD Pandeglang untuk bijak dalam menggunakan uang rakyat dalam masa pandemi ini. Karena Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021, sesuai SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa 2021 untuk penanganan pandemi COVID-19.

“Kami berharap Pemkab dan DPRD Pandeglang bijak dalam mengelola anggaran terlebih adanya realokasi dan Refokusing anggaran. Jangan sampai anggaran untuk kepentingan rakyat dikorbankan hanya karena keuntungan pribadi,” tuturnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pandeglang, Iskandar membenarkan terkait pagu anggaran perjalanan dinas untuk sejumlah OPD yang ada di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang mencapai Rp89 miliar. 

“Untuk 2021, Anggaran Perjalanan Dinas Rp89 miliar, tapi jumlah itu untuk semua OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang,” imbuhnya.

Dijelaskan Iskandar, jika penyusunan anggaran untuk perjalanan dinas tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional yang meliputi satuan biaya, honorarium, perjalanan dinas. 

“Itu pun kami tetap menggunakan Peraturan Presiden Nomor 33. Memang ada penurunan biaya, dulu perjalanan dinas ke Cikeusik atau Sumur biayanya Rp700 ribu sampai Rp900 ribu. Kalau sekarang hanya Rp150 ribu,” jelasnya.

Ditambahkannya lagi, pagu anggaran perjalanan Dinas itu tidak akan diserap seluruhnya, karena realisasi anggaran tersebut akan terbentur dengan adanya Perpres 33.

“Jadi itu hanya pagu, pada pelaksanaannya tidak mungkin bisa terserap. Karena ada ikatan itu (Perpres-red) pasti akan terdampak,” tandasnya. (Samsul/Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.