Diduga Pemicu Kecemburuan, Kesejahteraan Prajurit TNI Disorot Komisi I DPR

oleh -
Kesejahteraan prajurit TNI menjadi topik yang disorot Komisi I DPR RI saat rapat dengan Kemenhan
Kesejahteraan prajurit TNI menjadi topik yang disorot Komisi I DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Kemenhan (Kementerian Perthanan) di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Kesejahteraan prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) mengemuka sebagai topik yang disorot  sejumlah anggota Komisi I DPR RI dalam rapat kerja dengan Kemenhan (Kementerian Pertahanan).

Topik itu mengemuka dan disorot Komisi I DPR. Pasalnya, perselisihan antara oknum prajurit TNI dan oknum anggota Polri yang acap kali terjadi diduga berlatar belakang kesenjangan kesejahteraan. Komisi I DPR pun meminta pemerintah segera mencari solusi peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.

“Komitmen TNI di lapangan sangat luar biasa. Namun sampai akhir tahun kemarin, uang lauk pauk, uang pesangon ketika meninggalkan tugas itu masih standar barang dan jasa sebelum reformasi,” ujar Anggota Komisi I DPR Sukamta di forum rapat, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sukamta mengaku prihatian dengan fenomena konflik antara oknum personel TNI-Polri yang ditengarai berlatar belakang  kesenjangan kesejahteraan itu. Dia berharap,  kesejahteraan prajurit TNI bisa sejajar dengan Polri.

“Mungkin salah satu yang sering dikeluhkan itu adalah adanya kecemburuan. Kita dorong  agar kesejahteraan prajurit juga  meningkat. Sebab, kalau ini akar masalahnya, kita mau disiplinkan bagaimanapun juga, ini sepanjang akar perasaan cemburu itu tidak diselesaikan ini akan terus mudah dipicu,” jelasnya.

Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Yan Permenas Mandenas dan Sturman Panjaitan hampir senada, berharap permasalahan kesejahteraan prajurit jadi prioritas utama di Kemenhan. Kata Yan, perlu dibedakan antara prajurit  yang bertugas di Papua dengan yang bertugas di daerah lain dari sisi kesejahteraan, sebab setiap wilayah memiliki tingkat kemahalan berbeda.

“Kami berharap kesejahteraan prajurit ini menjadi skala prioritas dari tiga matra untuk dibahas dengan Kemenhan supaya ada solusinya. Perlu didorong ada penyetaraan antara TNI dan Polri,”katanya.

Wamenhan, Sakti Wahyu Trenggono, mengaku pihaknya pun prihatin atas fakta terkait kesejahteraan prajurit TNI.

“Hanya saja, masalah ini sudah diatur dan ditentukan Kementerian Keuangan sehingga kami tidak melebihkan anggaran yang sudah diatur tadi. Namun Kemenhan juga tengah mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit,”katanya.(Agung/Jaya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.