Didemo Mahasiswa, Sekda Pandeglang Anggap Temuan BPK Sudah Biasa

  • Whatsapp
temuan bpk ri pandeglang
Puluhan mahasiswa mendatangi Sekretariat Daerah Pandeglang menuntut tindaklanjuti temuan BPR RI.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Puluhan Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang, melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Bupati Pandeglang, Kamis (23/7/2020).

Aksi puluhan Mahasiswa tersebut menyoroti adanya temuan Badan Pemerika Keuangan (BPK) RI perwakilan Banten, terkait kelebihan pembayaran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2019.

Bacaan Lainnya

Dari beberapa persoalan yang digaungkan mahasiswa yakni, terkait kelebihan pembayaran perawatan kendaraan dinas (Randis) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang Rp143.420.000,

PPH 21 atas honorarium narasumber dan melebihi standar satuan harga pada Setda Pandeglang Rp7.025.000, dan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang melebihi standar satuan pada honorarium narasumber sebesar Rp21.075.000.

Selain itu, temuan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pembangunan yang tak sesuai spesifikasi kontrak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pandeglang sebesar Rp1.013.161.549, dengan rincian di DPUPR Rp925.538.013, dan DPKPP Rp87.623.535.

BACA JUGA: Puluhan PKL Alun Alun Pandeglang Ditertibkan Satpol PP

Dalam orasinya, salah seorang orator aksi demo, Ahmadi mengatakan, roda Pemerintah Daerah masih carut marut dan tidak patuh terhadap aturan yang berlaku. Hal itu dibuktikan masih banyaknya temuan kerugian negara oleh BPK RI.

“Walau meraih predikat WTP, tapi tak sedikit temuan kerugian negara. Jelas ini sangat miris sekali dan kami nilai roda pemerintahan Pandeglang masih carut marut,” kata Ahmadi dalam orasinya, Rabu (23/7/2030).

Dikatakannya, bagaimana tidak bobrok sekelas perawatan Randis Bupati dan Wabup Pandeglang saja ada upaya dugaan dikorupsi oleh jajarannya. Karena jelas dalam dokumen LHP BPK RI telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp143 juta.

“Pada saat menjelaskan temuan kelebihan pembayaran Randis. Bagian Umum Setda Pandeglang, alasannya tak masuk akal seperti Toyota Fortuner ada kwitansi pergantian busi, kabel busi dan koil, kan itu Fortuner mesin diesel. Belum lagi pergantian suku cadang Vellfire, Innova dan Fortuner adanya harga barang tak wajar atau tidak sesuai harga resmi dealer,” bebernya.

Orator lainnya, Yandi Isnendi menambahkan, bukan hanya persoalan Randis, namun adanya ketidaktaatan pihak Setda Pandeglang dalam membayarkan pajak atau PPH 22 dan melebihi standar satuan harga pada pembayaran honorarium narasumber.

Akibat ketidaktaatan itu, tambah dia, BPK RI telah menemukan kerugian negara sebesar Rp7.025.000,  “Kelebihan pembayaran honorarium itu diperuntukan Bupati dan Wabup sebesar Rp5.750.000, dan melebihi standar satuan harga itu Sekda Rp.850.000 dan Kabag Pemerintahan Rp.425.000. Jadi total temuan honorarium di Setda itu mencapai Rp7.025.000,” ujarnya.

Pihaknya menduga, persoalan ini sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Bayangkan saja kalau tidak ditemukan oleh BPK RI, pasti masuk kantong pribadi para oknum.

“Tak hanya itu BPK RI juga menemukan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak di DPUPR dan DPKPP Pandeglang sebesar Rp1.013.161.549,” katanya.

Disarankannya, temuan itu jangan dianggap sepele dan tidak ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Karena menurutnya, bukan persoalan sudah mengembalikan kerugian itu, tapi ada dugaan upaya prilaku koruptif ditubuh Pemda Pandeglang yang mesti disikapi secara serius.

“Kami menuntut pihak penegak hukun segera turun tangan menidak para oknum yang diduga melakukan korupsi. Begitu juga Dewan harus ambil sikap tegas dan jangan main mata dengan para dinas dalam perencanaan anggaran,” tegasnya.

BACA JUGA: Dukung Petahana di Pilkada Pandeglang, Dua ASN Diganjar Tak Naik Gaji

Menanggapi hal itu, Sekda Pandeglang, Fery Hasanudin mengaku, semua temuan sudah dikembalikan. Pihaknya menganggap temuan itu biasa. Karena, kata Sekda, setiap pemeriksaan biasa ada temuan.

“Biasa, pasti ada saja setiap tahun juga dan itu sudah dikembalikan, dan yang penting intensitasnya sudah turun. Adapun soal honor itu bukan kelebihan pembayaran, akan tetapi soal pajak. Dan pengembalian itu sudah 83 persen.

Saat ditanya apa yang menyebabkan terjadinya temuan BPK RI tersebut, Sekda tidak menjelaskan secara detail dan hanya mengatakan mungkin akibat kesalahan staf.  “Mungkin ada kesalahan di staf,  kan ada pihak-pihak yang lain. Pokoknya jangan dipolitisir saja,” tandas Sekda sambil masuk mobil. (Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.