Di Mediasi KPK, Pemkab Serang Belum Akan Serahkan Pendopo ke Kota Serang

oleh -
aset kota serang
Koordinator Wilayah II Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Asep Rahmat Suwanda memberi keterangan usai mediasi aset Kota Serang.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar medisai penyelesaian sengketa aset antara Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang. Dalam mediasi tersebut, KPK memberikan batas waktu dua minggu agar Pemkab Serang menyerahkan aset yang menjadi hak Pemkot Serang.

“Ya secepat mungkin diserahkan, mudah-mudahan dalam waktu dua minggu sudah diserahkan,” kata Koordinator Wilayah II Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Asep Rahmat Suwanda usai memediasi pembahasan aset antara Pemkab dan Pemkot Serang di Aula Inspektorat Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (22/7/2020).

Menurut Asep, Pemkab dan Pemkot Serang sudah berkominten untuk menyelesaikan masalah aset dalam waktu cepat. “Ya supaya ini tidak menjadi sesuatu yang tidak produktif, karena keduanya punya tugas mulia untuk melayani masyarakat,” imbuhnya.

Asep mengaku tidak ada kendala dalam proses mediasi tersebut. Namun, kata dia, perlu waktu untuk meyakinkan, terlebih KPK memiliki standar komplesitas terkait asset. Untuk itu, prinsipnya bukan soal pencatatan aset, melainkan penggunaan aset tersebut urgensinya seperti apa.

“Mudah-mudahan sebulan selesai. Jadi sejak pemekaran kota, kabupaten sudah menyerahkan sekitar 97 persen aset ke Kota Serang, tinggal sisanya 3 persen lagi yang belum diserahkan,” jelasnya.

BACA JUGA: Curhat ke KPK, Begini Keinginan Pansus Aset DPRD Kota Serang

Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) III Pemkab Serang, Ida Nuraida mengaku dari 3 persen aset yang belum diserahkan, terdapat 41 bidang tanah, termasuk masih ada beberapa bangunan.

Ida melanjutkan, sebelum diserahkan ke Pemkot Serang terlebih dahulu akan dilakukan analisis secara rasional serta uji ekonomi agar tidak saling merugikan.

“Kami harus analisis dulu secara mendasar mana yang akan segera diserahkan. Kalau harus diserahkan tapi kami tidak pergunakan, maka akan segera kami serahkan,” ujarnya.

Dalam waktu dua minggu, lanjut Ida, Pemkab Serang akan menyerahkan beberapa aset termasuk gedung KPU dan PMI. Karena aset tersebut, kata dia, tidak digunankan untuk pelayanan publik. Akan tetapi, menurut Ida, untuk Pandopo atau Puspemkab tidak akan diserahkan dalam waktu dekat.

“Kalau pendopo disarankan KPK untuk dijadikan (heritage) cagar budaya karena memiliki surat keterangan dari Sekrtariat Negara,” jelasnya.

Disisi lain, Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuludin mengungkapkan, dari catatan Pemkot Serang terdapat 227 aset yang belum diserahkan Pemkab Serang. “Kami akan menginventarisir lagi untuk disingkronkan dengan data Pemkab Serang,” ungkapnya.

Pihaknya menekankan kembali komitmen Pemkab Serang untuk menyerahkan aset. Karena  sejak 13 tahun sejak terbentuknya Kota Serang, asset  tak kunjung diserahkan. Selain amanah UU, kata Subadri, Pemkab Serang juga harus mengacu kepada asas kepatuhan dan kepatutan.

“Kami juga berdasarkan asas kebutuhan,  karena ada beberapa kantor OPD (organisasi perangkat daerah) yang masih ngontrak,” tandasnya.(Adi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.