Dewan Pengupahan Kota Tangerang Terima Rekomendasi Kenaikan UMK Buruh dan APINDO

oleh -
Ratusan buruh AB3 menggelar demonstrasi di depan Kantor Disnaker Kota Tangerang.

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM – Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Tangerang menggelar rapat pengupahan 2022 di kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Banten, Senin (22/11/2021). 

Rapat yang dihadiri perwakilan buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) itu, membahas terkait dengan rekomendasi kenaikan Upah Minimum Kota (UMK).

Plt Kepala Disnaker Kota Tangerang, Rakhmansyah mengatakan dalam rapat Depeko yang beragendakan pendapat dari kedua belah pihak seperti buruh dan APINDO itu, pihaknya sudah mencatat rekomendasi dari masing-masing pihak tersebut.

“Ini baru usulan versi masing-masing dari buruh dan APINDO. Kalau dari serikat pekerja itu 13,5 persen dari survei, sedangkan dari APINDO sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sudah itu saja,” kata dia.

BACA JUGA: Ratusan Buruh Demo Minta Wali Kota Tangerang Rekomendasikan UMK Naik 13,5 Persen

Rakhmansyah menjelaskan bahwa dua usulan tersebut akan dibawa Depeko ke Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, sebelum diserahkan ke Gubernur Banten, Wahidin Halim yang rencananya penetapan UMK akan dilakukan pada 30 November mendatang.

“Kami belum mengusulkan, itu baru rapat Depeko saja. Kita belum mengusulkan ke gubernur dan harus melaporkan ke Pak Wali Kota,” ujarnya.

BACA JUGA: Buruh Sebut Kenaikkan Upah 13,5 Persen Sudah Harga Mati

Ketua DPK APINDO Kota Tangerang, Ismail mengungkapkan bahwa APINDO hanya mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yakni PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Di dalam rapat Depeko, APINDO mengusulkan kenaikan UMK sebesar 0,51 persen.

“APINDO ikut regulasi yang ada, dan walaupun nanti ada demo (mogok kerja) itu kan demokratis. Terkait ancaman itu no komentar,” singkatnya melalui sambungan telepon.

Rapat Depeko di Kantor Disnaker Kota Tangerang, mendapat pengawalan ratusan dari Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) sejak Senin siang. Menurut Presidium AB3, Maman Nuriman, ribuan buruh di bawah naungannya berharap rekomendasi yang diajukan sebesar 13,5 persen dipenuhi.

“Apabila tidak diakomodir atau tidak disetujui oleh Wali Kota atau Gubernur nanti karena absolutnya kewenangan ada di Gubernur nanti, maka setelah pengawalan di sini kami tidak akan terhenti. Kami akan melakukan pengawalan saat nanti rapat dewan pengupahan provinsi,” katanya.

Maman menambahkan para buruh sudah sepakat kenaikan UMK 2022 harus 13,5 persen dan bila tidak dipenuhi para buruh mengancam akan mogok kerja. “AB3 akan bersepakat berkonsolidasi secara besar dan akan turun ke jalan, mogok massal kalau perlu kita melumpuhkan perekonomian di Provinsi Banten,” pungkasnya. (Candra/Aan).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.