Dewan Pengawas Terima Aduan Penangana Kasus yang Berlarut-larut di KPK

  • Whatsapp
Dewan Pengawas (Dewas) KPK

 JAKARTA, REDAKSI24.COM– Dewan Pengawas (Dewas) menerima pengaduan masyarakat soal penanganan kasus korupsi yang berlarut-larut di KPK (Komisi Pemeberantasan Korupsi), termasuk”Quay Container Crane” (QCC) di PT Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJL).

“Perkara yang berlarut-larut tak jelas juntrungannya, orangnya sudah ditetapkan tersangka ini juga kami sampaikan ke Pimpinan KPK bagaimana menyelesaikan perkara jangan sampai berlarut-larut,” ujar Tumpak Hatorangan Panggabean, Ketua Dewas KPK dalam keterangannya terkait Kinerja I Dewas KPK,  di Jakarta Selasa.

Bacaan Lainnya

Pihaknya juga menerima pengaduan masyarakat soal pemblokiran rekening yang diduga tidak terkait perkara tindak pidana korupsi. “Di Triwulan I dilaporkan satu isu di KPK  itu banyak rekening yang terblokir, banyak sekali, bahkan ada juga laporan masyarakat yang mengatakan orangnya sudah mati tetapi masih diblokir juga, ini kami luruskan,”jelasnya.

Menurut Tumpak, pemblokiran rekening harus seusai ketentuan undang-undang. Jika berkaitan dengan perkara maka harus dilakukan penyitaan. “Karena ketentuan undang-undang mengatakan sesuai bunyi Pasal 29 ayat 5 Undang-Undang 31 Tahun 1999 setelah diblokir seketika itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Kalau itu berkaitan dengan perkara maka dilakukan penyitaan, kalau tidak, buka blokir itu,”tutur Tumpak yang juga mantan pimpinan KPK ini.

Dewas, lanjut dia, juga menyoroti perihal kurang efektifnya penanganan perkara di KPK karena pemecahan berkas perkara (split). “Apa tidak bisa digabung jadi satu itu kita sarankan supaya perkara-perkara yang sejenis, berdekatan waktunya digabung menjadi satu sehingga tidak merugikan orang untuk disidang beberapa kali. Apalagi saksi harus dipanggil berulang-ulang dalam perkara a, b, dan c, padahal tersangkanya sama, pimpinan sepakat tentang itu,” ujar Tumpak.

Soal barang rampasan hasil tindak pidana korupsi yang belum bisa deksekusi maupun dilelang ikut disorot oleh Dewas.”Mengenai barang bukti barang rampasan, sitaan yang masih banyak belum bisa dieksekusi atau dilelang dan ini juga temuan BPK di 2018. Kami luruskan, jadi kami sampaikan itu ada pimpinan (KPK) dalam rakorwas (rapat koordinasi pengawasan),” pungkasnya.(Bernardy/Ant/Jaya)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.