Dewan Nilai Kualitas Pendidikan di Banten Memprihatinkan

oleh -
hearing dindikbud banten
Komisi V DPRD Banten menggelar hearing dengan Dindikbud Banten terkait mutu pendidikan.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Komisi V DPRD Banten memanggil Sekda Banten Almukhtabar dan juga Plt Kepala Dindikbud Provinsi Banten Muhammad Yusuf. Kedua pejabat tersebut dipanggil berkenaan dengan kualitas pendidikan di Banten yang dinilai sangat memprihatikan.

Anggota Komisi V DPRD Banten, Iip Makmur mengatakan, permasalahan pendidikan menjadi sangat serius karena kini kualitas pendidikan masih jauh dari yang diharapkan. Terlebih mayoritas penyumbang pengangguran di Banten berasal dari lulusan SMK yang tak mampu bersaing dengan tuntutan dunia kerja.

“Karena itu kami meminta Dindikbud Banten segera melakukan kerjasama yang jelas dengan industry, seperti pabrik sepatu dan alas kaki,” katanya, Kamis (5/12/2019).

Politisi PKS itu juga menambahkan, pihaknya mendorong Dindikbud agar mampu menempatkan setiap jurusan di SMK yang sesuai dengan potensi daerahnya. Sehingga setiap lulusannya akan mampu mengembangkan potensi yang ada di daerahnya, tidak melulu ke dunia industri.

Iip mencontohkan, di Bayah, Lebak misalnya, yang terdapat pabrik semen. Dengan adanya pabrik semen, sebaiknya para pengajar di SMK di Kabupaten Lebak mempersiapkan tenaga keahlian untuk menunjang kebutuhan tenaga di pabrik tersebut.

“Jangan sampai para pekerja di sana mayoritas berasal dari luar daerah,” ujarnya.

BACA JUGA:

. Kinerjanya Payah, Gubernur Bakal Rombak Pejabat Dindikbud Banten

. Penyegelan SMAN 2 Leuwidamar Diserahkan Ke Dindikbud Banten

. Lowongan Kerja Khusus Disabilitas di Kabupaten Serang Minim Peminat

Selain industri semen, potensi pertanian di Lebak juga sangat besar. Sangat cocok bila dikembangkan para lulusan SMK. Namun pola pikir masyarakat  pertanian itu identik dengan nyangkul dan garap sawah. Padahal banyak potensi lainnya yang bisa dikembangkan di industri pertanian.

“Lulusan SMK pertanian itu bukan untuk menjadi buruh. Tapi membuat lapangan pekerjaan. Bagaimana lulusan SMK mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk yang layak jual di pasar modern dengan kemasan yang menarik,” jelasnya.

SMK pariwisata juga akan dikembangkan, mengingat di era modern ini pariwisata sudah menjadi kebutuhan sekunder masyarakat. Bahkan bisa menjadi barometer kesejahteraan seseorang. “Kalau belum pernah berwisata ke luar kota dianggap belum sejahtera,” katanya.

Terakhir, Iip menyoroti masalah perbedaan bantuan antara sekolah negeri dan swasta yang dianggapnya tidak adil. Karena itu pihaknya mendorong menyamaratakan bantuan kepada sekolah swasta seperti sekolah negeri.

Selama ini bantuan kepada sekolah swasta hanya sekian persennya bila dibandingkan dengan sekolah negeri. Padahal tanggungjawab dan peran sekolah swasta sama dengan sekolah negeri. “Bahkan swasta bisa lebih survive dari pada sekolah negeri,” tandasnya. (Luthfi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.