Dewan Dorong Pemprov Banten Mutakhirkan Data Penerima Bantuan

  • Whatsapp
reses DPRD Banten
Anggota DPRD Banten, Iip Makmur meminta Pemprov Banten memutakhirkan data penerima bantuan.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Reses di masa sidang kedua DPRD Banten sudah usai. Ketukan palu pimpinan dewan dalam paripurna, Sabtu (15/3/2020) pagi membuka masa sidang ketiga. Aspirasi masyarakat yang disampaikan pada masa sidang kedua itu akan menjadi masukan penting dari legislatif ke eksekutif untuk kemudian dibuatkan kebijakan baru.

Salah satu aspirasi yang dikeluhkan masyarakat adalah terkait bantuan sosial seperti Jamsosratu, PKH dan juga program Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan hasil reses anggota Komisi V DPRD Banten, Iip Makmur, ada beberapa titik desa yang dikunjunginya mengeluhkan terkait penerima bantuan di atas yang dinilai kurang tepat sasaran, seperti orang yang perekonomiannya cukup mapan mendapat bantuan, sedangkan yang tidak mampu tidak mendapat bantuan.

Meskipun hanya di dua titik, namun sebagian besar masyarakatnya mengalami hal yang sama. Artinya, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan ketidakadilan. “Hal seperti ini harus segera disikapi Pemprov Banten. Jangan hal yang sama terjadi,” jelas Iip usai Reses di Dapilnya, Kabupaten Lebak, Jumat (13/3/2020) malam.

Untuk itu, lanjut politisi PKS ini, pihaknya akan mengevaluasi validitas data penerima bantuan dari pemerintah. Pihaknya akan dorong Pemprov Banten agar segera melakukan pemutakhiran data. Dia khawatir data yang digunakan Pemprov dari BPS merupakan data lama, sehingga meski dari aparatur desa sudah menyerahkan pemutakhiran data, namun tidak menjadi acuan bagi Pemprov, yang jadi acuan data dari BPS yang dikhawatirkan belum dilakukan pemutakhiran.

“Kami sering minta agar dinas terkait melakukan pemutakhiran data penerima bantuan, tapi sampai sekarang belum juga dilakukan,” ujarnya.

BACA JUGA:

. Pajak Air Permukaan Diduga Bocor, Dewan Banten Bakal Panggil Lagi Bapenda

. Dewan Banten Dorong Penebangan dan Penambangan Liar Diusut Tuntas

. Data PBI Semraut, Dewan Bakal Panggil Lagi Dinkes Banten

Selain itu, terkait pengurangan penerima bantuan BPJS PBI yang banyak dikeluhkan masyarakat, yang awalnya menerima bantuan sekarang menjadi BPJS mandiri. Karena tidak ada koordinasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang bantuannya dicabut, maka kemudian menjadi persoalan baru.

Ketika berobat, BPJS Kesehatannya belum dibayarkan kemudian diblokir. Juga ada yang distop sementara dulu. Mungkin karena dulu PBI ditanggung pemerintah, sekarang mandiri. “Ajuan awal dari Pemprov satu juta penerima bantuan. Namun karena data warga miskin versi BPS 5,2 persen dari total penduduk di Banten sekitar 12 juta, maka kemudian muncul angka 600 ribu penerima bantuan,” kata Iip. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.