Dewan Banten Sokong Kabupaten Lebak Buka Kawasan Sentral Perekonomian

  • Whatsapp
sentra ekonomi banten
Kalangan DPRD Banten mendorong Kabupaten Lebak menjadi sentra perekonomian baru.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Provinsi Banten tengah disiapkan untuk dijadikan sebagai pusat perekonomian baru. Berbagai pembangunan nasional sebagian sudah berjalan untuk mempermudah akses perekonomian, seperti pembangunan Tol Serang-Panimbang.

Geliat pembangunan ini harus disambut baik Pemprov Banten dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat Lebak yang menjadi daerah terdampak pembangunan.

Bacaan Lainnya

“Kami dorong Pemkab Lebak untuk membuka kawasan sentral perekonomian baru. Karena saya yakin Lebak akan menjadi daerah maju dan banyak didatangi orang dari luar daerah. Untuk itu dari sekarang semuanya harus dipersiapkan,” kata Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi, Kamis (11/6/2020).

Gembong menilai, daerah eksit Tol Cikulur, Lebak itu akan menjadi pusat perekonomian baru yang harus dipersiapkan selain daerah-daerah lainnya. Untuk mempersiapkan itu, Pemkab Lebak harus mengkaji terlebih dahulu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jika dalam rancangan itu sudah dipersiapkan, maka bisa langsung dilakukan eksekusi.

“Namun jika belum tercantum dalam RTRW-nya, maka perlu kajian ulang untuk mengajukan perubahan RTRW ke pemerintah pusat, dan ini membutuhkan proses yang panjang,” jelasnya.

Jika hal ini dikelola secara serius, lanjutnya, maka ini bisa menjadi pertumbuhan ekonomi baru di Lebak. “Ini baru rencana dan akan kami dorong terus supaya bisa dilaksanakan,” tambahnya.

Pemkab Lebak sebelumnya sudah mengajukan untuk pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ke pemerintah pusat, namun hal ini dinilai tidak mampu mendongkrak secara langsung perekonomian masyarakat setempat dibandingkan dengan pembentukan kawasan pusat perekonomian baru.

Hal itu juga didukung anggota DPRD Banten dari Dapil Lebak, Ade Hidayat. Menurut Ade, harus belajar dari kondisi KEK di Tanjung Lesung, Pandeglang yang sampai saat ini tidak berdampak apa-apa terhadap pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pandeglang, apalagi masyarakat setempat.

Bahkan, sejak ditetapkan menjadi KEK pada 2015 lalu, sampai saat ini progres pembangunannya hampir sama sekali tidak terjadi. Yang terlihat saat ini hanya ada cottage dan kolam renang saja, yang lainnya masih hutan.

“Untuk itu kami meminta Pemprov Banten agar meninjau ulang terkait pengajuan PT Jababeka yang awalnya 2.500 hektar, lalu sekarang menjadi 1.500 hektar. Saya rasa perusahaan ini tidak mempunyai modal cukup untuk mengembangkan usaha di sektor ini,” katanya.

Padahal, lanjut Ade, dari awal pihak pengembang meminta Pemprov untuk menyediakan fasilitas penunjang yang bagus seperti jalan dan lain-lainnya. Sekarang Pemprov sudah memenuhi permintaan itu, akses jalan ke arah KEK sudah dilakukan cor dan bagus, tapi pengembangan wilayahnya sama sekali tidak ada.

“Jika memang tidak sanggup, lebih baik jangan dilakukan sendiri, dibagi ke beberapa perusahaan untuk melakukan pengembangan. Berbagi peran. Jangan sampai KEK ini kalah dengan Mandalika yang luasnya tidak seberapa namun ada fasilitas sport center yang mendunia,” ujarnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.