Dewan Akan Evaluasi Program Jamsosratu

  • Whatsapp
Jamsosratu
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, M Nizar.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Program Jaminan Sosial Rakyat Bersatu (Jamsosratu) dinilai hanya memberikan efek kejut sesaat, tidak memberikan efek manfaat jangka panjang terhadap masyarakat Banten. Karena itu, program yang sudah berjalan sejak tahun 2013 ini, akan menjadi salah satu bahan evaluasi komisi V DPRD Banten.

Program Jamsosratu merupakan adopsi dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang digulirkan Kementrian Sosial (Kemensos). Sejak tahun 2013 jumlah penerima Rumah Tangga Sasaran (RTS) Jamsosratu selalu bertambah. Sempat turun pada 2014, namun kemudian naik kembali. Pada tahun 2019, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran untuk Jamsosratu sebesar Rp87 miliar, dengan jumlah RTS sebanyak 50 ribu dengan masing-masing mendapat Rp1.750.000.

Bacaan Lainnya

“Ini anggaran cukup besar. Harus dikaji ulang asas manfaatnya bagi masyarakat,” kata Ketua Komisi V DPRD Banten, Muhammad Nizar, Kamis (3/10/2019).

BACA JUGA:

. Kemensos Berikan Bantuan Bangunan Rumah Warga Baduy Yang Terbakar

. Pemprov Banten Belum Inventarisir Dampak Kekeringan

Nizar menambahkan, jangan sampai program yang mendapat alokasi anggaran yang cukup besar ini tidak dibarengi dengan kesiapan yang matang dari eksekutornya, dalam hal ini dinas terkait, sehingga kemudian kembali ditemukan permasalahan penerima ganda antara Jamsosratu dengan PKH, permasalahan penyimpangan penyaluran anggaran, pemotongan anggaran untuk si penerima dan masih banyak lagi hal yang harus dimatangkan terlebih dahulu.

“Kami sangat mendukung jika program itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sangat mendukung. Tapi jangan sampai juga, program ini juga ditemukan banyak masalah di lapangan, sehingga yang dikorbankan itu masyarakat penerima juga,” ujarnya.

Dia menyatakan akan mengevaluasi asas manfaat jangka panjangnya terhadap penerima bantuan Jamsosratu. Bagaimana konsep program ini mendapat asas manfaat jangka panjang terhadap penerima bantuan, apakah lewat binaan usaha atau pendampingan terhadap kebutuhan dasar produktif.

“Tujuan dari program Jamsosratu ini juga saya rasa sudah tercover oleh program-program dinas lainnya. Seperti untuk alokasi dana pendidikan dan kesehatan anggota keluarga penerima bantuan, padahal Dinas Pendidikan sudah membebaskan biaya untuk usia sekolah sampai sembilan tahun. Untuk penunjangnya seperti buku-buku, itu juga sudah dialokasikan di dana BOS,” ujarnya.

Di bidang kesehatan, sudah ada BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), bahkan Pemprov Banten memberikan subsidi tambahan untuk masyarakat Banten yang kurang mampu dan tidak tercover oleh BPJS. “Jadi sebenarnya untuk apa dana Jamsosratu itu dialokasikan? Kalau sekedar untuk dana pendidikan dan kesehatan, itu kan sudah tercover semua,” tambahnya.

Jika untuk pendampingan usaha, lanjut politisi Gerindra ini, perkembangannya sampai saat ini bagaimana, sejauh mana peran pendamping dalam mensukseskan program Jamsosratu ini. Saya rasakan sampai saat ini buah manis dari program Jamsosratu itu belum terlihat.

Angka kemiskinan di Provinsi Banten memang turun, tapi angka pengangguran masih sangat tinggi, bahkan masih di atas rata-rata nasional. Artinya, masyarakat dengan bantuan Jamsosratu ini secara finansial untuk jangka pendek terbantu, sehingga angka kemiskinan bisa ditekan. Tapi kemudian angka pengangguran tetap tinggi karena para penerima Jamsosratu tidak diberikan bekal untuk usaha.

“Lebih baik ngasih kail pancing ke masyarakat, dari pada ngasih ikannya. Kalau ngasih ikan, sehari juga bisa habis, tapi kalau ngasih kail akan bertahan lama. Kami mempunyai catatan, dan itu akan menjadi bahan evaluasi kami ketika melakukan Rapat Kordinasi (Rakor) dengan OPD mitra kami,” tandasnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.