Debat Kandidat Pilkada Pandeglang, Thoni Sindir RPJMD Belum Rampung, Irna Ajak Turun ke Lapangan

  • Whatsapp
debat kandidat, pilkada pandeglang, kpu pandeglang, rpjmd, paslon,
Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Pandeglang.

KABUPATEN PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Dua pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Irna Narulita-Tanto Warsono Arban (Intan) dan Thoni Fathoni Mukson-Miftahul Tamamy (Toat), saling adu data dalam debat kandidat Pilkada yang digelar KPU Pandeglang di salah satu stasiun TV, Senin (23/11/2020).

Pantauan Redaksi24.com dalam debat publik yang ditayangkan di stasiun Kompas TV, masing-masing Paslon terlebih dahulu menyampaikan visi misi. Selebihnya kedua Paslon saling menyampaikan penajaman visi misi, setelah itu keduanya mendapatkan pertanyaan dari moderator.

Bacaan Lainnya

Diseason saling memberikan pertanyaan, debat semakin memanas dan bahkan saling “serang” dan adu data serta saling mematahankan argumen satu sama lainnya.

Paslon nomor 01 (Intan) pada saat mendapatkan pertanyaan dari Paslon 02 (Toat), selalu mampu menepisnya dan mematahkan dengan berbasis data. Debat memanas ketika Paslon Irna-Tanto saat dituding belum menyelesaikan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Paslon Irna-Tanto menepis peetanyaan Paslon 02 dan menuding data yang disampaikan Thoni tidak akurat dan bukan data real dari website resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang.

BACA JUGA: KPU Pandeglang Edukasi Masyarakat dan Pastikan Kesiapan Penyelenggara Pemilu Melalui Simulasi Pemungutan Suara

Paslon 02 (Thoni-Imat) juga membantah jika data yang disampaikannya tidak akurat. Ditegaskan Thoni, data yang disampaikannya itu dari anak buah bupati (sebut Thoni ke Irna) yakni dari Bappeda Pandeglang yang dirilis pada 27 Januari 2020, itu di rri.co.id.

Paslon 02 itu juga, selalu mempertahankan argumenya dan banyak mengkritisi Paslon petahana selama memimpin Pandeglang, baik itu soal infrastruktur maupun program lainnya yang dituding belum direalisasikan.

Sebelum debat memanas, Cabup Thoni Mukson memaparkan, soal data Bank Indonesia 2019 Pandeglang nol persen didatangi investor dan tidak punya daya tarik apapun. Dan data dari Bappeda Pandeglang 5 dari 11 RPJMD tahun 2016-2021 masih banyak yang belum tercapai.

“RPJMD dari 2016-2021 yang belum tercapai itu, IPM (Indek Pembangunan Manusia), prosentasi penduduk miskin, nilai tukar pentani, kujungan wisatawan, kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Pandeglang,” ungkap Toni saat berkesempatan memberikan pertanyaan.

Pada penjabaran IPM tentang kesehatan menurut Thoni, janji lima tahun lalu soal bakal merealisasikan kotak bayi berkah dan bantuan satu tahun kebutuhan bayi.

“Apa yang dapat diperjelaskan, karena kami tidak melihat program ini berjalan,” tanya Thoni pada Irna.

Dari pemaparan dan pertanyaan itu, calon Bupati nomor urut satu, Irna Narulita menjelaskan, dari RPJMD yang sudah dilampaui ada 9 indikator kinerja utama. Dari 9 itu diakui Irna, ada yang tidak lolos dan sempurna satu saja yakni, kujungan wisatawan. Bahkan tambahnya, IPM naik, dari yang tadinya 62 persen menjadi 64,9 persen.

“Saya pikir anda (sebut Irna ke Thoni) kurang turun kelapangan dan salah baca sepertinya. Saya tidak bicara mimpi, tapi saya bicara berbasis data. Angka kemiskinan turun 1 persen, pengangguran turun 1,5 persen, dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut, dapat reward dari Pemerintah Pusat, Sakip naik terus dan menarik investor sedang dikerjakan melalui merubah RTRW,” bantah Irna dalam debat itu.

BACA JUGA: KPU Pandeglang Gelar Simulasi Pencoblosan Pilkada 2020

Selain merevisi RTRW untuk menarik investor berinvestasi di Pandeglang, selama empat tahun tambah Irna, ia membenahi pelayanan dan sudah melahirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) pertama di Provinsi Banten.

“Jadi harapan kita bersama-sama untuk meyakinkan kepada para investor, kemudahan tadi MPP hadir di Pandeglang, baru satu ada di Banten dan ditingkat nasional ke 27. Pandeglang memang miskin, tapi tidak kita jual kemiskinannya, kita jual prestasinya dan semnagatnya,” ujar Irna.

Begitu juga pada segmen saling bertanya antara calon wakil Bupati Pandeglang, dalam segmen itu juga terlihat seru. Karena keduanya juga saling bantah dan saling mematahkan. Seperti apa yang dikatakan Cawabup nomor urut dua, Miftahul Tamamy, ketika ia turun kelapangan tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan infrastruktur jalan.

“Hal itu menjadi pekerjaan rumah Kabupaten Pandeglang. Itulah yang menjadi masalah hari ini,” katanya.

Sementara, Cawabup nomor urut satu, Tanto Warsono Arban menjawab, selama memimpin Pandeglang dengan kurun waktu empat tahun, sudah merampungkan ratusan kilo meter jalan.

“Salam periode pertama ini, capaian kami sudah banyak yang dikerjakan. Hasil dari data BPS kurang lebih 230 KM jalan yang sudah kami menuntaskan dari total 700-an jalan K2 Kabupaten Pandeglang. Begitu juga jalan desa dan lingkungan dari total 1.400 kilometer itu terselsaikan 365 kilometer,” jelasnya.

Diketahui dari visi misi yang dipaparkan Paslon Intan, yaitu menjadikan Pandeglang Berkah, berdaya saing dan sejahtera dengan 12 program unggulan yakni, Jaka Mantul (jalan Kabupaten mantap betul), Pangling (Pandeglang peduli stunting), pro kampus, Genius (gelar seni unggul sekolah), Kampung asri, bedah rumah, imah barudak (rumah anak-anak), meningkatkan daya beli masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan desa wisata, geopark Ujung Kulon, Prima (program legislasi, investasi mantap dan aman) dan program Sigampang (sistim informasi gambaran Kabupaten Pandeglang).

BACA JUGA: Pemkab Pandeglang Dinilai Kecewakan Puluhan Tenaga Penyuluh Pertanian

Sementara, Visi misi paslon Toat yakni, Pandeglang membangun dengan misi terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak masyarakat sesuai kewajiban Pemerintah Daerah yang akan diselenggarakan lima tahun.

Untuk mewujudkan visi misi diatas, 12 hak dasar masyarakat yakni dibidang infrastruktur dasar, infrastruktur dan suprastruktur pendidikan, infrastruktur dan suprastruktur kesehatan, bidang keagamaan, pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pelayanan birokrasi, kawasan perumahan dan pemukiman, pemerintahan desa, santri dan kepemudaan. (Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.