Dear Pak Jokowi, Mafia Tanah di Pantura Tangerang Belum Tersentuh Hukum Nih

oleh -
Dear Pak Jokowi, Mafia Tanah di Pantura Tangerang Belum Tersentuh Hukum Nih 
Dok/Ist.

KABUPATEN TANGERANG,REDAKSI24.COM–Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul menyayangkan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas mafia tanah kurang ditindaklanjuti serius oleh aparat penegak hukum. Keberadaan Satgas Mafia Tanah khususnya dalam penanganan kasus mafia tanah di Pantura Kabupaten Tangerang terkesan hanya asal bapak senang (ABS) karena belum ada satupun pelaku yang tersentuh hukum.

“Walau belum optimal namun di beberapa wilayah lain ada langkah dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus mafia tanah, namun saya heran khusus di Pantura Kabupaten Tangerang ini walau terdapat banyak korban dengan luasan lahan yang sangat luas namun para mafia tanah ini seolah belum tersentuh hukum,”ujar pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini.                  

Menurut Adib yang lebih memprihatinkan lagi adalah perjuangan masyarakat di wilayah Pantura yang telah menjadi korban mafia tanah ini sudah berlangsung cukup lama. Bahkan mereka telah mengadu ke berbagai instansi hingga ke pemerintah daerah, BPN, Kemenko Polhukam dan DPR namun belum ada hasilnya.

BACA JUGA: Pakar Hukum Agraria: Praktik Mafia Tanah Makin Menggila

“Praktik mafia tanah tidak bisa berjalan sendiri, dengan mandeknya penanganan kasus penyerobotan hak atas tanah di Pantura ini memperkuat dugaan saya akan adanya keterlibatan oknum-oknum di pemerintahan, BPN hingga aparat hukum,” tegas Adib.

BACA JUGA: Pengamat: Penanganan Mafia Tanah Jangan hanya Sekedar Lip Service!

Untuk itu Adib berharap ada langkah tegas dari Presiden Jokowi dalam menangani kasus mafia tanah ini khusus di wilayah Pantura Tangerang. Hal ini juga untuk membuktikan keseriusan pemerintah pusat dalam memberikan perlindungan hak tanah masyarakat dengan memberantas praktik-praktik mafia tanah.

BACA JUGA: Hakim Tolak Keberatan Terdakwa, Sidang Kasus Mafia Tanah di Pinang Tangerang Kembali Dilanjutkan 

“Jika praktik mafia tanah ini bisa diberantas akan menjadi sejarah manis bagi Pemerintahan Jokowi,” ujar Adib. 

Sebelumnya aktivis senior 98 Mohammad Jumhur Hidayat menyebutkan Indonesia dalam penanganan kasus mafia tanah ini seharusnya mengikuti negara-negara lain. menurut Jumhur di berbagai negara dalam penanganan kasus tanah ini negara membentuk Panitia Landreform yang langsung diketuai oleh presiden atau perdana menteri. 

“Tak mungkin jika hanya ditangani oleh satu kementerian atau instansi karena akan bersinggungan dengan kementerian dan instansi lainnya yang tentunya sejajar,” jelas mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Untuk itu menurut Jumhur, sangat tepat jika Presiden Jokowi bisa memimpin langsung pemberantasan mafia tanah di Indonesia termasuk di wilayah Pantura Tangerang.

“Dengan dipimpin langsung presiden maka tentunya kementerian dan instansi di bawahnya akan fokus dan tentunya akan menghindari konflik dengan instansi lainnya,” ujar Jumhur. (Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.