Dari Rp2,1 Triliun Dana Covid-19 Banten, Baru Terserap 26 Persen

  • Whatsapp
dana covid-19 banten
Pembagian dana jaring pengaman sosial (JPS) di Provinsi Banten dinilai belum merata.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten menyesalkan realisasi anggaran hasil refocusing untuk percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Banten baru 26 persen dari total anggaran Rp2,1 triliun atau masih tersisa sekitar Rp1,9 triliun yang belum terpakai.

Anggota Banggar dari Fraksi Golkar DPRD Banten, Muhsinin mengatakan, pihaknya sudah menanyakan serapan dana Covid-19 pada saat rapat Banggar bersama OPD pelaksana. Tapi, menurut dia, dari tujuh OPD serta TAPD yang hadir, tidak ada satupun yang bisa menjawabnya.

Bacaan Lainnya

“Ini kan lucu. Mereka yang melaksanakan kok seakan tidak mengetahui penggunaan anggarannya,” ujarnya, Kamis (9/7/2020).

BACA JUGA: Tangani Covid-19, Pemprov Banten Pinjam Dana Rp800 Miliar ke BJB

Muhsinin melanjutkan, bulan Juli ini mestinya seluruh program terkait dengan percepatan penanganan masyarakat yang terdampak Covid-19 sudah selesai, mengingat jangka waktu pemberian bantuan dari Pemprov Banten hanya tiga bulan terhitung sejak bulan April.

“Tapi yang terjadi hampir seluruh sektor bantuan baik itu JPS maupun recovry ekonomi sampai sekarang belum tersalurkan secara menyeluruh dan merata,” katanya.

Muhsinin juga mempertanyakan kepada seluruh OPD pelaksana terkait rendahnya serapan anggaran yang dilakukan, padahal masyarakat sangat membutuhkan bantuan itu ditengah kondisi pandemi seperti ini.

“Saya tidak mempermasalahkan besaran anggaran yang dialokasikan, kalau memang itu bisa tersalurkan secara tepat dan merata. Ini mah merata belum, penerima bantuannya juga acak-acakan, tidak tepat sasaran. Itu banyak ditemukan di lapangan,” tegasnya.

Selain itu, Ketua komisi II itu melanjutkan, pihaknya juga menyoroti bantuan recovry ekonomi yang seharusnya dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) dalam pelaksanaannya dilakukan Dinas Sosial (Dinsos).

Hal itu, menurutnya, tidak sesuai dengan tupoksinya, sehingga akan berdampak pada output yang dihasilkannya nanti. “Yang mempunyai data koperasi dan UMKM kan bukan Dinsos, kenapa bantuan ini disatupintukan di Dinsos. Ini tidak tepat. Jangan sampai ada penerima bantuan titipan atau karena ada orang dekat. Saya akan kejar itu,” jelasnya.

Berdasarkan dokumen yang didapat Redaksi24.com, ada sembilan OPD penyalur bantuan recovry ekonomi, yakni Dinas Pertanian dengan program peningkatan sarana dan prasarana pertanian dengan cara pipanisasi.

Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) dengan program keterjangkauan pangan lewat pengadaan beras sekaligus pendistribusiannya langsung kepada penerima. Ketiga, Dinas Koperasi dan UKM dengan program pengembangan sistem pendukung bagi usaha kecil serta peningkatan kualitas usaha dan pemberdayaan koperasi.

Selanjutnya ada dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) dengan program peningkatan daya saing industri dan pengembangan perdagangan dalam negeri. Kelima dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) dengan program pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Lalu, dinas kelautan dan perikanan dengan program peningkatan daya saing perikanan. Ketujuh ada dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dengan program penyelenggaraan kawasan pemukiman dan perumahan.

Kedelapan ada dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan program pembinaan BUMD dan penanaman modal, dan terakhir dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan program peningkatan pemberdayaan kepemudaan serta pengembangan dan pemberdayaan olahraga.

BACA JUGA: Dana Tunjangan Gubernur Banten Dipotong Buat Penanganan Covid-19

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Banten Ahmad Saukani mengatakan, berdasarkan laporan dari TAPD, untuk anggaran BTT 2020 tercatat sebesar Rp2,134 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk tiga sektor, yakni Penanganan Covid-19 sebesar Rp266 miliar, Bansos Jaringan Pengaman Sosial (JPS) 1,6 triliun dan recovry ekonomi sebesar Rp245 miliar. Ditambah dengan Bankeu sebesar Rp440 miliar.

“Total itu merupakan pagu anggarannya, adapun untuk pelaksanaannya terserap semua atau tidak, nanti ada di pelaporan akhir, ketika Pemprov Banten sudah menghentikan status KLB Covid-19,” katanya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.