Dapat Kucuran Rp19, 5 M, Bawaslu Bakal Pelototi Politik Uang

oleh -
bawaslu kabupaten serang
Bawaslu Kabupaten Serang, Banten, menggelar evaluasi pencegahan politik uang menjelang Pilkada 2020.

KABUPATEN SERANG, REDAKSI24.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang, Banten menyatakan, pencegahan politik uang menjdi prioritas dalam pengawasan tahapan Pilkada Kabupaten Serang tahun 2020 mendatang.

Prioritas pengawasan itu, setelah Bawaslu mendapat kucuran dana hibah yang nilainya cukup fantastis mencapai Rp19,5 miliar untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaran Pilkada Kabupaten Serang tahun 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Yadi mengakui pihaknya fokus pada pengawasan kemungkinan adanya politik uang dalam perhelatan Pilkada Kabupaten Serang tahun depan. Pihaknya menyatakan akan segera melakukan pemetaan kawasan atau kecamatan rawan politik uang.

“Kami akan memetakan zona zona rawan politik uang serta berupaya mengantisipasinya. Kami juga akan berkoordinasi dengan ahli yang paham dan berpengalaman dalam penanganan politik uang,” jelasnya saat ditemui pada evaluasi pencegahan praktek politik uang 2019  di Hotel Wisata Baru, Kota Serang, Banten, Jum’at (8/11/2019).

BACA JUGA:

. Putra Mantan Bupati Serang dan Mantan Kades Berebut Dukungan Demokrat

. Pengamat Dorong Akademisi Maju pada Pilkada Kabupaten Serang 2020

. Koalisi Parpol Pendukung Prabowo-Sandi Tantang Tatu di Pilbup Serang

Disinggung anggaran yang besar, Yadi mengatakan, semula pihaknya mengajukan dana untuk 9 bulan masa kerja. Namun setelah dihitung ulang, masa kerjanya menjadi 12 bulan. Dengan begitu, kata dia, dana yang dikucurkan sudah sesuai kebutuhan Bawaslu dalam pengawasan tahapan Pilkada Kabupaten Serang.

“Sudah sesuai dengan yang kami ajukan ke pemerintah daerah sebesar Rp19,5 miliar. Akan kami gunakan semaksimal mungkin, terutama untuk mempelototi kemungkinan adanya politik uang,” katanya.

Pada awal pengajuan, imbuh Yadi, pihaknya mengalokasikan Rp5 miliar untuk honor badan adhoc sebesar Rp 2,2 juta per orang. Sedangkan untuk ketua Panwascam, kata dia, menyesuaikan arahan dari Bawaslu RI.

“Untuk Rp1,8 juta kami pikir cukup untuk ketua Panwascam, untuk anggota kurang dari segitu. Karena itu, tambahan anggaran Rp2,7 miliar kami terima,” imbuhnya.

Yadi menjelaskan, pendanaan tersebut diperkuat berdasarkan keputusan Bawaslu RI nomor: 0194/K. Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 tentang standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati serta walikota.

“Dari total Rp19,5 miliar itu, sekitat 65 persen sampai 70 persen digunakan untuk honor dan badan adhoc, kemudian untuk Panwascam, PPD (Panitia Pengawas Desa) dan Pengawas TPS (Tempat Penungutan Suara),” jelasnya.seraya mengatakan untuk kegiatan terdekat menunggu arahan Bawaslu RI. “Pembentukan badan adhoc diperkirakan pada bulan ini,” imbuhnya.(Adi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *