Dana Pensiunan Terancam Distop Jiwasraya, Forum Pensiunan Karyawan Garuda Indonesia Lancarkan Protes Keras

oleh -
Garuda Indonesia, Jiwasraya,
Ilustrasi.

TANGERANG,REDAKSI24.COM–Forum Pensiunan Garuda Indonesia Korban Jiwasraya (Forum PEGANKI) menolak keras program restrukturisasi dalam rangka menyelamatkan polis asuransi Jiwasraya, yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Pasalnya dalam  surat edaran tentang Restrukturisasi Jiwasraya yang diedarkan pada akhir bulan Februari 2021 disebutkan bahwa pensiunan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk mulai dari pilot, awak kabin, teknisi dan pegawai lainnya, dana pensiunnya terancam distop secara sepihak oleh pihak Jiwasraya. Dalam surat edaran itu disebutkan paling lambat bulan April 2021 bagi yang tidak memilih opsi yang ditawarkan, uang pensiunnya tidak akan dibayar.

“Kami secara tegas menolak restrukturisasi yang cenderung berpihak kepada kepentingan Jiwasraya semata dan mengabaikan hak-hak dasar pegawai Garuda Indonesia yang sudah purna bakti, serta patut diduga Jiwasraya melanggar peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Ketua I Forum PEGANKI, Syahrul Taher dalam rilisnya yang diterima Redaksi24.com, Sabtu, (27/3/2021).

Syahrul mengatakan, seharusnya negara bisa hadir untuk membela rakyatnya. Menurut Syahrul pensiunan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang jumlahnya ribuan orang, bagaimanapun ketika masih tercatat sebagai pegawai Garuda Indonesia turut berkontribusi kepada negara, mengabdikan hidupnya selama puluhan tahun untuk kemajuan dan eksistensi Garuda Indonesia. Untuk itu pihaknya berharap kepada penyelenggara negara, dan instansi yang terkait diminta untuk segera turun tangan, melindungi warga negara yang telah patuh terhadap hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

“Seperti para prajurit yang berjaga di benteng pertahanan, mereka ikut menjaga daulat dan marwah maskapai penerbangan BUMN yang menjadi kebangsaan bangsa Indonesia,” jelasnya.

Seperti diketahui, seluruh karyawan Garuda Indonesia beserta anak perusahaannya, tercatat sebagai peserta program pensiun di Dana Pensiun Garuda Indonesia, tepatnya pada Tahun 1999 beralih dari Program Pensiun Manfaat Pasti menjadi Program Pensiun Iuran Pasti. Pada Program Iuran Pasti, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, disebutkan bahwa pembayaran pensiun bagi pensiunan wajib dialihkan atau dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa berupa pembelian anuitas seumur hidup. 

BACA JUGA: Legislator: Holding Asuransi Bahana Harus Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik yang Tergerus Kasus Jiwasraya

Disaat pembelian anuitas seumur hidup tersebut, dana dari para pensiunan, yang dikumpulkan dengan cara pemotongan gaji selama mereka aktif bekerja dan dikelola oleh Dana Pensiun Garuda Indonesia, wajib membayar pajak yang bersifat final dan progresif (sebelum tahun 2009). 

Garuda Indonesia yang menjatuhkan pilihannya pada PT. Asuransi Jiwasraya dilandasi pertimbangan bahwa Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi plat merah yang dalam kondisi keuangan Perusahaan yang sehat dan secara berkala diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan data sekitar 2.860 pensiunan Garuda Indonesia menerima uang pensiun yang dibayarkan oleh Jiwasraya. 

Setelah berita tentang tindak pidana korupsi di Jiwasraya bergulir dan menjadi trending topik di berbagai media massa dan Stasiun TV, dimana sejumlah Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kemudian mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi divonis menjadi 20 tahun penjara, pada akhir tahun 2020 pensiunan Garuda Indonesia menanyakan secara tegas perihal status pembayaran pensiun ke PT. Asuransi Jiwasraya.

Jiwasraya melontarkan jawaban bahwa pembayaran uang pensiunan Garuda Indonesia tidak terdampak dan akan tetap dibayarkan.

Namun secara tiba-tiba, di akhir Februari 2021, ada pemberitahuan dengan apa yang disebut sebagai “Restrukturisasi Jiwasraya” dan kepada pensiunan Garuda Indonesia diberikan opsi sebagai berikut:

Tetap dibayar dengan nominal saat ini, namun harus membayar top-up yang besarannya sangat tidak masuk akal, diluar kemampuan finansial pensiunan Garuda Indonesia.

Jiwasraya akan membayar dana pensiun, namun dengan pemotongan yang bervariasi sampai dengan 74%. Jiwasraya akan membayar dana pensiun, dengan nominal yang sama tetapi hanya untuk jangka waktu sekitar 6 tahun ke depan, tidak seumur hidup sebagaimana diamanatkan oleh UU Dana Pensiun.(Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.