Dampak Pandemi Covid-19, Nilai Tukar Petani Banten Merosot

  • Whatsapp
nilai tukar petani banten
Lahan pertanian di Provinsi Banten kian menyusut menyusul revisi RTRW.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Para petani di Banten menjerit akibat Nilai Tukar Petani (NTP) terjun bebas alias merosot. Saat bersamaan, stimulus bantuan dari pemerintah sampai bulan ketiga masa Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 belum juga dirasakan. Lumbung pangan yang menjadi sistem penangkal krisis, kini mulai terdampak.

Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia (DPW-SPI) Provinsi Banten, Misrudin mengatakan, pada tri wulan pertama tahun 2020 ini, nilai jual gabah kering di tingkat petani di beberapa daerah sudah menurun drastis, bahkan dibawah harga standar yang diamanahkan dalam Peraturan Mentri Perdagangan (Permendag) nomor 24 tahun 2020 tentang harga jual gabah kering.

Bacaan Lainnya

“Dalam Permendag tersebut tertulis harga terendah gabah kering sebesar Rp4.200/Kg. Tapi sekarang, harga gabah kering di tingkat petani di Cibaliung, Pandeglang, dibawah Rp3.000/kg,” katanya, Senin (6/7/2020).

Di kalangan anggota SPI, lanjut Misrudin, harga jual yang diberlakukan kepada petani masih di atas standar Permendag, yakni kisaran Rp5.000-6000/Kg. Kondisi ini, tambahnya, tentu sangat tidak menguntungkan bagi para petani yang sudah memasuki musim panen.

BACA JUGA: Dewan Optimis BUMD Agrobisnis Bebaskan Petani Banten dari Rentenir

Di satu sisi, harga jualnya terjun bebas, proses pendistribusian yang terhambat karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ditambah lagi dengan bantuan stimulus pemulihan perekonomian (recovry ekonomi) yang dijanjikan pemerintah, sampai saat ini belum juga diterima.

“Ini seakan ada ketidakselarasan antara program pemerintah pusat dengan daerah. Karena yang kami temukan di lapangan, bantuan yang diberikan kepada para petani berupa sembako. Padahal, setiap hari pekerjaan mereka berkutat masalah sembako atau pangan. Yang sekarang dibutuhkan para petani itu pra sarana dan sarana pertanian seperti, stabilitas harga NTP dan jaminan serapan hasil panen. Itu saja,” tegasnya.

Hal serupa juga dikatakan aktivis Lembaga Kajian Damar Leuit Provinsi Banten, Angga Hernanda. Menurut Angga, awal tahun 2020 NTP di Banten mengalami penurunan sebesar 5,45 persen dari 105,14 pada bulan Januari, di bulan Juni kemarin menjadi 99,69 persen.

Angga melanjutkan, dari data itu, pihaknya bisa membaca tingkat NTP pada bulan Juni kemarin mengalami kerugian, sebab persentasenya dibawah angka 100 persen. “Sebab jika NTP 100 persen, indeks yang diterima dan dibeli petani impas, tidak rugi juga tidak untung,” katanya.

Diakui Angga, selain masalah Pandemi, problem kesejahteraan petani juga akibat dampak semakin menyempitnya lahan pertanian yang digarap.

BACA JUGA: RTRW Disetujui, Kota Serang Pertahankan Lahan Pertanian

Hal ini tidak terlepas dari efek alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan baik secara legal maupun paksaan. “Yang tertinggi sejak tahun 2014-2018 itu Kab Serang seluas 14.639 hektar. Disusul kemudian Kabupaten Tangerang seluas 8.979 hektar dan Kabupatem Pandeglang 3.455 hektar,” ujarnya.

Terpisah, Sekdis Pertanian Provinsi Banten Asep Mulya Hidayat mengatakan, meskipun di beberapa daerah telah mengalami revisi RTRW, yang menyasar beberapa lahan pertanian tidak produktif, namun hingga kini Provinsi Banten masih menduduki Provinsi 10 besar daerah lumbung pangan nasional.

“Adapun terkait banyaknya daerah yang mengajukan perubahan RTRW, itu harus disesuaikan dengan program tata ruang nasional, sehingga pembangunan yang dilakukan terintegrasi sampai ke tingkat bawah,” tutupnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.