Dampak Covid-19, Warga Miskin di Kota Cilegon Diprediksi Bertambah

  • Whatsapp
anggaran covid-19
ilustrasi - bantuan sosial bagi warga terdampak covid-19.

CILEGON, REDAKSI24.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon masih terus melakukan pemutakhiran data calon penerima bantuan sosial akibat dampak corona virus disease atau Covid-19.

“Sejak kemarin kami terus mengkaji data-data sesuai arahan wali kota,” kata Kepala Dinsos Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi kepada wartawan, Rabu (29/4/2020).

Bacaan Lainnya

Jubaedi mengakui, sebelumnya DPRD telah mengingatkan agar penyaluran bantuan dana sosial mengacu kepada data terbaru warga Kota Cilegon yang terdampak Covid-19. Dengan kata lain, dewan meminta Dinsos tidak mengandalkan data lama yang ada pada basis data terpadu (BDT).

Sebab, pemerintah menganggarkan bantuan sosial bagi warga terdampak covid-19 melalui program jaringan pengamanan sosial (JPS).  Dengan data baru, diakui Ahmad Jubaedi, warga miskin baru di Kota  Cilegon jumlahnya diprediksi bertambah.

Diketahui, bantuan sosial dampak covid-19 di Kota Cilegon berasal dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Banten sebesar Rp45 miliar. Selain itu juga berasal dari pergeseran APBD Kota Cilegon sebesar Rp14 miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin mengatakan, penerima bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun Pemkot Cilegon harus benar-benar warga yang terkena dampak pandemi Covid-19. Misalnya, kata dia, warga terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sektor informal yang kehilangan mata pencaharian, serta warga terdampak lainnya.

“Kami minta pendataan warga yang terdampak covid-19 dilakukan secara objektif. Jangan sampai yang berhak menerima justru tidak menerima. Jangan mengandalkan data lama, harus ada data baru,” katanya.

BACA JUGA:

. Dinsos Kota Cilegon Segera Cairkan Bansos Bagi Warga Terdampak Covid-19

. Kota Cilegon Jebol, 1 Warga Terkonfirmasi Positif Covid-19

. Pemkot Cilegon Kesulitan Data Penerima Warga Terdampak Covid-19

Menurutnya, pemerintah perlu mengacu pada data terbaru dalam pendistribusian bantuan karena selama masa pandemi Covid-19 banyak warga miskin baru. Misalnya, warga yang kehilangan mata pencaharian selama masa pandemi Covid-19.

“Misalnya pekerja harian, ketika proyeknya berhenti karena corona, pendapatan mereka berhenti. Tahun lalu mungkin mereka tidak masuk data penerima bantuan karena masih memiliki pekerjaan,” tambahnya.(Firasat/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.