Dampak Covid-19, Anggaran Bawaslu Tangsel Dipangkas Rp1 Mliar

  • Whatsapp
Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Muhamad Acep.

TANGERANG SELATAN, REDAKSI24.COM – Anggaran milik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dipangkas sekira Rp1 miliar.

Ketua Bawasalu Kota Tangsel Muhamad Acep mengatakan, pemangkasan tersebut karena adanya rasionalisasi anggaran akibat adanya pandemi Covid-19.

Bacaan Lainnya

“Hari ini, paska terbitnya Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pemkot Tangsel mengundang Bawaslu untuk melihat rasionalisasi anggaran yang awalnya kami mendapat Rp 12,9 miliar berkurang menjadi Rp11 miliar lebih. Maka akan diulang penandatangan nota perjanjian hibah daerahnya (NPHD),” katanya di depan Balai Kota Tangsel, Senin (8/6/2020).

Acep menjelaskan, rasionalisasi dilakukan lantaran adanya beberapa item kegiatan dalam tahapan pengawasan Pilkada yang dihapus akibat adanya Covid-19.

“Adanya pemangkasan ini merupakan rasionalisasi yang kami ajukan. Karena memang tidak ada kegiatannya. Seperti kegiatan sosialisasi tatap langsung dan pengawasan kampanye akbar tidak ada,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Acep, anggaran dana hibah Bawaslu yang sudah diterima mencapai Rp 9 miliar. Sisanya, masih menunggu keputusan dari Pemkot Tangsel.

Untuk sistem pengawasan menjelang Pilkada 2020 ini, Acep akan beralih pada pengawasan daring (dalam jaringan) atau online. “Pengawasan dilakukan daring, jadi tidak ada uang transport dan uang makan. Dari Divisi Pengawasan akan melakukan evaluasi seperti apa pekerjaan dimasa pandemi ini, apa yang kurang dan terobosan apa yang akan dilakukan dalam melakukan pengawasan Pilkada 2020,” tambah Acep.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, Acep menuturkan, pihaknya melakukan pengawasan melalui media sosial. Meski kurang efektif dibandingkan dengan pengawasan langsung, tetapi sanksi bagi para pelanggar akan lebih berat.

“Dalam situasi seperti ini, nantinya sosialisasi para calon kemungkinan dilakukan melalui daring. Nah, peraturannya akan lebih ketat karena ada dua undang-undang (UU) yakni UU Pemilu dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” tutupnya. (wvyh/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.