Curhat ke KPK, Begini Keinginan Pansus Aset DPRD Kota Serang

  • Whatsapp
aset kota serang
Pansus Aset DPRD Kota Serang, Banten, berkonsultasi kepada KPK terkait penyelesaian aset dengan Pemkab Serang.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pansus Aset DPRD Kota Serang berkonsultasi dengan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korpsupgah) KPK terkait persoalan aset dengan Kabupaten Serang yang hingga kini tidak kunjung selesai.

Ketua Pansus Aset DPRD Kota Serang, Tubagus Ridwan Akhmad mengatakan, pihaknya menginginkan adanya kepastian hukum terhadap status aset Kota Serang yang hingga kini belum diserahkan Pemkab Serang.

Bacaan Lainnya

“Kami ingin Pemkab Serang menyerahkan secara tertulis, dokumen kepemilikan diserahkan ke Kota Serang. Mudah-mudahan bulan ini selesai,” kata Tubagus Ridwan Akhmas kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Serang, Rabu (22/7/2020).

Menurut dia, pihaknya memahami Pemkab Serang belum mungkin menyerahkan secara fisik asset-aset yang menjadi hak Kota Serang. Hal itu karena terkait kantor pelayanan publik yang masih digunakan Pemkab Serang.

“Seperti pendopo bupati, RSUD, kantor-kantor OPD dan lainnya yang masih digunakan Pemkab Serang,” katanya.

BACA JUGA: Secara Nasional Dibubarkan, Gugus Tugas Covid-19 Kota Serang Jalan Terus

Pihaknya menginginkan adanya kepastian hukum dalam persoalan aset. Karena itu, pihaknya menyarankan Pemkab Serang untuk menyerahkan dokumen kepemilikan asset terlebih dahulu kepada Pemkot Serang.

“Secara gedung silahkan pakai. Misalnya 1 tahun atau 2 tahun sudah bisa pindah,” imbuhnya.

Ridwan melanjutkan, sebetulnya Pansus aset ini dibentuk bagian dari good will DPRD untuk mendukung Pemkot Serang menyelesaikan aset-asetnya dengan Pemkab Serang. Semua langkah sudah dilakukan, bahkan presentasi ke Kemendagri.

“Kemudian rapat dengan BPKAD Kabupaten Serang sudah 2 kali, kami juga sudah surati Gubernur Banten, tapi belum direspon, kamu surati juga Bupati Serang, belum direspon juga,” tuturnya.

Akhirnya, sambung Ridwan, 3 hari lalu Pansus atas nama DPRD, berkirim surat ke Korsupgah KPK untuk membantu memediasi penyelesaian aset dengan Pemkab Serang. Menurut dia, konsultasi ke Kopsupgah KPK bagian dari kerja final Pansus.

Kepada KPK, lanut Ridwan, Pemkot Serang tetap ingin ada kepastian status terhadap poin-poin asset yang menjadi hak Pemkot Serang, minimal 3 persen aset atau sebanyak 227 item.

“Apakah kemudian mau diserahkan secara dokumennya terlebih dahulu, nanti Pemkah Serang pinjam pakai, mau sampai tahun berapa nanti mereka menggunakannya,” tegasnya.

“Kami ingin bahwa ada keinginan yang cukup kuat lah dari pihak Pemkab untuk menyerahkan sisa aset yang belum diserahkan oleh mereka kepada Kota Serang. Pada prinsipnya kita tunggu hasil kerja temen – temen Korsupgah KPK besok,” sambung Ridwan menerangkan.

Ridwan menjelaskan, data yang diterima dari BPKAD Kota Serang, total item aset yang harus diserahkan kepada Pemkot Serang nilainya lebih dari Rp200 miliar.

Ada pun rapat terakhir sebelumnya dengan BPKAD Kabupaten Serang, menurut Ridwan, ada rencana terdekat yang paling memungkinkan dilakukan Pemkab Serang, yakni menyerahkan gedung PKK, kantor Disdukcapil, work shop, alat berat yang ada di Kecamatan Kasemen.

“Kata mereka itu yang paling memungkinkan dan ada beberapa bidang tanah di Kelurahan Banjar Sari. Ini kan butuh upaya yang cukup kuat dari semua pihak, kami berharap bisa selesai,” tutupnya.

BACA JUGA: Dampak Covid-19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Minus

Sementara itu, Kepala Koordinator Wilayah II KPK, Asep Rahmat Suanda mengungkapkan, persoalan aset itu merupakan permasalahan umum yang banyak ditemui di daerah pemekaran.

“Jadi sebagai salah satu konsekuensi harus ada penyelesaian aset berupa penertiban dan penyelamatan aset antara Kabupaten dan Kota yang dimekarkan,” ungkapnya.

Hadirnya Korsupgah KPK itu, kata Asep, merupakan undangan khusus dari Pansus DPRD Kota Serang untuk sharing. Dia behrarap bisa mendapat titik temu karena sudah lebih dari 10 tahun masalah aset tak kunjung selesai.

“Kami melakukan mediasi antara Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang, paling tidak bisa melakukan kesepakatan,” paparnya seraya mencontohkan persoalan aset  antara Pemkab Tangerang, Pemkot Tangerang dan Pemkot Tangsel yang berakhir dengan kesepakatan untuk saling menyerahkan asset.(Adi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.