Covid-19 Belum Berakhir, Pilkada Cilegon Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

  • Whatsapp
Pilkada kota cilegon 2020
Bawaslu bersama Polres dan Kejari Kota Cilegon menggelar coffe morning terkait penyelenggaraan Pilkada 2020.

CILEGON, REDAKSI24.COM –Pilkada Kota Cilegon 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pesta demokrasi lima tahunan kali ini bakal berlangsung ditengah wabah Covid-19.

“Pelaksanaan pilkada di tahun ini bersamaan dengan Pademi Covid-19,” Kata Kapolres Cilegon AKBP Yudhis saat menggelar coffe morning di Hotel The Royale Krakatau Cilegon, Kamis (9/7/2020).

Bacaan Lainnya

Menurut Yudhis, pelaksanaan Pilkada Kota Cilegon di tengah Era New Normal harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Pihaknya mengaku telah menyampaikan pesan itu kepada penyelenggara Pilkada Kota Cilegon.

“Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Bawaslu dan KPU Kota Cilegon selaku penyelenggara,” ujarnya.

BACA JUGA: Covid-19 Belum Berakhir, Pasukan 17 dan 45 HUT RI Kota Cilegon Ditiadakan

Maka dari itu, kata Yudhis, semua itu harus dilakukan bersama. Pasalnya, semua pihak harus bisa menjadi duta protokol kesehatan.  “Dengan begitu protokol kesehatan dapat diterapkan secara merata,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Siswandi mengaku telah melakukan koordinasi dengan semua pihak, terkait penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada 2020 Desember mendatang. Hal tersebut dilakukan agar Pilkada berjalan dengan lancar sesuai harapan masyarakat.

“Kami sudah jalin kordinasi dengan semua pihak, terutama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Kota Cilegon, bukan hanya soal protokol kesehatan saja, melainkan sinergitas pengamanan,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi itu dilakukan untuk menyikapi persoalan yang berkaitan dengan Pilkada Kota Cilegon. “Salah satunya yakni kami membentuk tim Gakkumdu (Sentra penegakan hukum terpadu) yang didalamnya ada Kejaksaan, Polisi dan Bawaslu,” jelasnya.

BACA JUGA: 32 Penghuni Kos di Kota Cilegon Terjaring Razia Yustisi

Lanjut Siswandi, tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) Gakkumdu dalam pilkada yakni mengawasi semua tahapan Pilkada. Selain itu, mampu mencegah terjadinya tindakan melawan hukum dalam tahapan Pilkada.

“Misalnya money politik atau lain sebagainya. Selain itu, banyak faktor lain yang harus diawasi dan termasuk melakukan pencegahan,” tandasnya.(Firasat/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.