Coklit Data Pemilih di Tangsel Baru Mencapai 30 Persen, Terkendala Rapid Test PPDP

  • Whatsapp
Kpu tangsel
Petugas PPDP KPU Tangsel lakukan pencoklitan di rumah warga.

KOTA TANGSEL, REDAKSI24.COM – Proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota  Tangerang Selatan baru mencapai 30 persen dari target data 1.038.662 pemilih.

Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Kota Tangsel, Ajat Sudrajat mengatakan, coklit dilakukan sekira 10 hari sejak 15 Juli hingga 13 Agustus 2020 mendatang. Rendahnya capaian coklit sementara itu, lantaran terkendala soal rapid test bagi para Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melakukan coklit.

Bacaan Lainnya

“Setiap petugas PPDP yang melakukan pencoklitan, wajib melakukan rapid test. Dan sampai saat ini belum semua PPDP melakukan rapid test karena terbatas alatnya di Dinas Kesehatan Kota Tangsel,” kata Ajat, kemarin.

Ajat menerangkan, jumlah PPDP di Kota Tangsel mencapai 2.965 orang dan baru sekitar 55 persen dari mereka yang sudah melakukan rapid test atau 45 persen yang belum melakukan rapid test.

BACA JUGA: Data Pemilih Antara Bawaslu dan KPU Tangsel Tidak Sinkron karena Sumber Yang Berbeda

“Rapid test ini terkendala teknis antara hubungan KPU dengan Dinkes, karena Dinkes tidak menerima ada biaya lantaran ada Peraturan Wali Kota bahwa rapid test  di Dinkes gratis. Kalaupun mendesak, persoalanya terbatas pada alatnya. Maka kita lakukan di rumah sakit swasta dengan biaya rapid test satu orang Rp150 ribu. Saat ini masih sambil berjalan,” ungkap Ajat.

Lebih lanjut, Ajat menuturkan, coklit tersebut dilakukan secara door to door dengan menggunakan alat perlindungan diri (APD) berupa masker dan jaga jarak. “Untuk mencegah adanya potensi penyebaran Covid-19, coklit ini hanya diperbolehkan di teras rumah dan mengindahkan protokol kesehatan. Setiap petugas PPDP akan mendata berdasarkan kartu keluarga (kk),” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel, Muhamad Acep meminta jika ada warga yang merasa tidak didatangi oleh petugas PPDP untuk pencoklitan hingga 13 Agustus mendatang, maka laporkan kepada Bawaslu.

BACA JUGA: KPU Kota Tangsel Coklit Pimpinan KPK dan Hakim MK

“Pengawasan yang kami lakukan saat ini memastikan para petugas PPDP benar-benar melakukan pencoklitan di rumah warga. Jika sampai ada tindak penghilangan data warga karena tidak terdata, maka akan ada sanksi adminsitratif bagi KPU. Bahkan bisa terancam pidana lantaran menghilangkan hak pilih warga,” pungkas Acep.(wvyh/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.