Capaian RPJMD Sektor Pendidikan Belum Maksimal

  • Whatsapp

Laporan reporter : Luthfillah

BANTEN, REDAKSI24.COM– Memasuki tahun ketiga kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan wakilnya Andika Hazrumy, capaian pembangunan sektor pendidikan dianggap masih belum maksimal. Padahal, duet pemimpin beda generasi ini sejak awal berjanji akan membereskan urusan pendidikan di Banten dalam 5 tahun saja, dan itu dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten 2017-2022.

Bacaan Lainnya

Salah satu prioritas dalam RPJMD itu adalah meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, melalui pembangunan 2.016 ruang kelas baru (RKB), dan 168 unit serkolah baru (USB) jenjang SMA dan SMK, serta peningkatan kompetensi guru dan peningkatan kesejahteraan guru. Disamping pemenuhan layanan dasar masyarakat sektor kesehatan, dan kesejahteraan/perekonomian yang juga menjadi fokus utama target RPJMD Banten.

Namun dalam pemenuhan layanan dasar pendidikan, terutama pembangunan USB, dan RKB untuk jenjang pendidikan SMK dan SMA hingga kini masih jauh dari harapan. Dari 59 unit sekolah baru yang ditargetkan, baru 8 unit sekolah saja yang selesai dibangun.

Sedangkan target pembangunan ruang kelas baru untuk SMAN yaitu 268 unit, dan SMKN 403 unit. Hingga tahun ketiga Pemprov Banten baru menyelesaikan 40 unit RKB SMKN, 87 unit RKB di SMA Negeri, dan 22 ruang praktik saja.

“Seharusnya perencanaan yang dilakukan dimatangkan dulu. Di tahun pertama misalnya fokus pembebasan lahan. Setelah selesai pembebasan lahan, baru kemudian menganggarkan untuk pembangunan USB-nya. Namun yang terjadi tidak demikian. Pemprov melakukan dua kegiatan tersebut di tahun anggaran yang sama, dalam satu dinas pula,” ujar Ketua Komisi V DPRD Banten Muhammad Nizar, Kamis (5/3/2020).

Politisi Partai Gerindra ini juga menganggap wajar jika pesimis target yang diprogramkan bisa tercapai, kalau mekanisme pelaksanaannya seperti itu. Kata dia, mencari lahan serta pembebasannya saja itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sangat lama. Karena pasti banyak kendala yang harus diselesaikan di lapangan.

“Untuk itu sebaiknya pembebasan lahan lebih didahulukan,” jelasnya.

 

Sman Leuwidamar disegel.
SMAN Leuwidamar disegel.

Rentan Praktik Korupsi

Sesungguhnya pembangunan infrastruktur pendidikan itu mulai dikebut sejak 2018 lalu. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Pemprov Banten merogoh kocek Rp 89,965 miliar dari APBD 2018 untuk membangun 16 unit sekolah baru SMA/SMK.

Kendati pada pelaksanaannya menuai masalah, lantaran saat fasibility study (FS) atau uji kelayakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mencium adanya dugaan praktik korupsi dalam proses tersebut, hingga beberapa pihak terkait ini pun dipanggil untuk diperiksa.

Tak lama berselang, penyegelan dua ruangan di SMAN 2 Leuwidamar muncul ke permukaan. Penyegelan itu dilakukan oleh pemilik tanah yang mengaku hingga sampai saat ini belum mendapat pelunasan pembayaran dari tahun 2017 sebesar Rp200 juta untuk 2.000 M2.

Uang yang dibayarkan untuk pembebasan lahan itu sendiri bersumber dari berbagai dana operasional sekolah atau BOS, dan dana Perpustakaan. Kasusnya hingga kini masih ditangani oleh Kejati Banten. Dari kasus ini negara diduga dirugikan sekitar Rp700 juta.

Sementara pada APBD Banten 2020 ini, porsi anggaran sektor pendidikan mencapai Rp 1,2 triliun. Meski distribusi terbesarnya yaitu 75 persen digunakan untuk biaya oprasional sekolah dan bayar honor guru. Namun, Pemprov Banten kembali menggarkan Rp186 miliar untuk pengadaan lahan, dan pembangunan 33 USB.

Kepala Bappeda Provinsi Banten Mukhtarom menjelaskan, anggaran untuk membangun unit sekolah baru SMA sebesar Rp 45 miliar, dan Rp 37,21 miliar untuk SMK, serta pembangunan sekolah khusus Rp 3 miliar. Jumlah 33 USB tersebut tersebar di wilayah Banten.

Untuk pembebasan lahan, lanjut Mukhtarom, akan dilakukan bareng di tahun ini juga. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp101 miliar, terdiri pengadaan lahan SMA sebesar Rp54 miliar, SMK Rp42 miliar, dan sekolah khusus Rp5 miliar.

“Pembebasan lahan sekira dua bulan. Saya rasa bisa,” terangnya.

Disebutkan, dari target 59 USB yang terbangun sudah 8 unit, dan yang belum terbangun 51 unit. “Apabila pembangunan 33 USB terlaksana tahun ini, maka hingga 2022 nanti masih perlu 18 sekolah lagi yang dibangun Pemprov,” ujar Mukhtarom.

BACA JUGA: 

Sekolah Disegel Pemilik Lahan, KBM Siswa SMAN 2 Leuwidamar Terganggu

Dewan Pendidikan Akui Masih Banyak Persoalan SDM di Banten

Pengisian Jabatan Berlarut-larut

Berlarut-larutnya pengisian jabatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten disebut-sebut berbagai pihak turut berpengaruh terhadap pencapaian kinerja dinas tersebut, sehingga RPJMD sektor pendidikan belum maksimal.

Hasil Open Bidding JPT Pratama, lelang jabatan di dinas itu pun hingga kini belum jelas juntrungnya, apakah ditunda, dilanjutkan, atau dibatalkan alias dibubarkan.
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Ikhsan Ahmad mengatakan, Open Bidding sampai sekarang tidak jelas hasil akhirnya seperti apa. Padahal jika dilihat dari enam peserta yang ikut dalam lelang jabatan itu ada beberapa peserta yang dianggap cakap dan mampu menjabat sebagai Kepala Dindikbud dan mengembangkan sistem pendidikan di Banten.

“Ini harusnya patut jadi pertimbangan oleh Gubernur Banten. Open Bidding kan bertujuan untuk memilih salah satu yang dianggap mumpuni dan sanggup mengemban amanah. Dengan demikian menghindari tudingan bahwa Open Bidding bukan akal-akalan,” katanya.

Ikhsan berharap, jabatan di dinas itu dapat segera diisi oleh pejabat definitif. Agar hal yang bersifat strategis bidang pendidikan dapat secepatnya bisa dilaksanakan, mengingat pembangunan sektor pendidikan sangatlah penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

“Siapapun yang nantinya akan mengisi jabatan Kadindikbud, saya berharap orang terbaik dan memiliki kemampuan dan keinginan untuk memajukan dunia pendidikan di Provinsi Banten,” sambungnya.

Sementara, aktivis dari Aliansi Masyarakat Pro Anti Korupsi (Amprak), mendatangi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pekan lalu. Kedatangan mereka untuk menanyakan sejauh mana perkembangan lelang jabatan di dua OPD yaitu Dindikbud Banten dan Asda I.

“Kita ingin minta kejelasan ke KASN sejauh mana proses lelang jabatan dua OPD itu berjalan. Namun nyatanya, KASN sendiri mengaku tidak tahu, karena Pansel belum menyerahkan hasilnya,” sebut Ketua Amprak Wahyudin.

Menurutnya, progres lelang jabatan dua OPD yang dilakukan Tim Pansel tidak jelas. Hal itu mengindikasikan ketidakprofesionalan Pansel dalam melakukan lelang jabatan di Pemprov Banten.

Dia mendesak agar Pansel tetap melanjutkan lelang jabatan di dua OPD tersebut. Karena berkaitan dengan harus berjalannya program kerja di Pemprov Banten terutama dalam kaitan kemajuan dunia pendidikan.

“Jika lelang jabatan hasilnya tidak jelas, patut dipertanyakan keprofesionalan Pansel,” ujarnya.

Sementara, Komisioner KASN Mustari Irawan mengaku, hingga kini belum menerima surat hasil Open Bidding Dindikbud Banten yang diakui Pansel sudah dikirimkan sebanyak tiga kali.

“Belum tuh. Saya belum menerima hasil Open Bidding Dindikbud Banten,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekertaris Pansel lelang JPT Pratama di Lingkup Pemprov Banten, Komarudin mengaku pihaknya sudah menyerahkan hasil akhir proses lelang jabatan secara manual ke KASN. Hal itu karena Sistem Jabatan Tinggi (Sijapti) terdapat kendala.

“Yang jelas kami telah sampaikan ke KASN, kami tunggu rekomendasi, versi sijapti kan enggak bisa karena menunya enggak ada di poin tertentu itu. Makanya kami sampaikan secara manual, belum sampai ke komisioner, pasti belum nerima,” kata Komarudin.

Terkait tidak ditemukanya tiga besar untuk hasil lelang jabatan Kepala Dindikbud dan Asda I, Komarudin mengaku, belum bisa membuka informasi tersebut, masih menunggu rekomdasi dari KASN. “Saya belum bisa buka nanti aja,” ujarnya.
Ketua Pansel yang juga Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, aplikasi Sijapti tidak bisa digunakan jika tidak menemukan hasil pemenang lelang jabatan. Meski begitu, pihaknya juga menyangkal, aplikasi tersebut berhubungan dengan lelang Dindikbud dan Asda I.
“Enggak ada hubungan dengan itu, itu Fomula Indonesia jadi bila ruang dalam rangka itu tidak tercover sistem aplikasi artinya sekema manual juga tetap jalan,” katanya.(*)

Editor: Endang JP

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.