Camat Pakuhaji Ngaku Belum Tahu Polusi Debu Pabrik Plafon

oleh -
Camat Pakuhaji Ngaku Belum Tahu Polusi Debu Pabrik Plafon PT Adi Jaya Makmur Sejahtera KAbupaten tangerang
Hanya saja Asnawi kembali menegaskan PT Adi Jaya Makmur Sejahtera, baik yang berdiri di atas bantaran Sungai Cisadane maupun yang berada sekitar pemukiman warga, hingga kini sama-sama belum mengantongi izin.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Camat Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Asnawi mengaku belum mengetahui polusi debu mengandung resin dari aktivitas produksi plafon PT Adi Jaya Makmur Sejahtera yang mengancam kesehatan warga Kampung Kamal RT 05 RW 04, Desa Gaga.

“Saya belum tahu, belum ada laporan dari warga, RT, RW, Kades, saya baru tahu dari media, namun dengan demikian kami juga tidak akan tutup mata, kami akan bertindak,” kata Asnawi kepada wartawan saat mengunjungi rumah Nenek Maymunah, Selasa (30/11/2021).

Hanya saja Asnawi kembali menegaskan PT Adi Jaya Makmur Sejahtera, baik yang berdiri di atas bantaran Sungai Cisadane maupun yang berada sekitar pemukiman warga, hingga kini sama-sama belum mengantongi izin.

“Untuk PT Adi Jaya Makmur Sejahtera memang belum berizin, terutama yang di bantaran sungai, namanya juga di bantaran, awalnya juga tidak terlalu respek karena pertimbangan dan kewenangannya ada di balai besar, namun yang ada di sekitar pemukiman warga juga belum berizin,” ungkap Asnawi.

BACA JUGA: Gawat, Warga Pakuhaji Kabupaten Tangerang Terancam Kanker

Asnawi mengaku sudah satu tahun lalu melakukan sidak ke beberapa pabrik yang ada di Kecamatan Pakuhaji, termasuk pabrik plafon. Dari hasil sidak, kata dia, pihaknya juga sudah menyurati Satpol PP.

“Lebih kurang setahun lalu kami mendeteksi perusahaan, termasuk pabrik plafon dan hasilnya sudah dilaporkan ke Satpol PP,” ujar Asnawi.

Terkait perizinan PT Adi Jaya Makmur Sejahtera, lanjut Asnawi, perusahaan tersebut akan melakukan pengurusan perizinannya. Namun sampai saat ini, kata Asnawi, ternyata perusahaan tersebut belum juga memiliki izin.

“Bahasa mereka akan mengurus semua administrasinya, sampai batas waktu hari ini mereka belum bisa menunjukkan bukti perizinannya dan akhirnya kami berikan surat teguran,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut persoalan itu, menurut Asnawi pihaknya menyurati Satpol PP Kabupaten Tangerang, karena pemberian sanksi atau tindakan melakukan penyegelan merupakan kewenangan Satpol PP Kabupaten Tangerang sebagai penegak Perda.(RM1/Difa)

No More Posts Available.

No more pages to load.